Menteri Kesehatan Ingin Masyarakat Belajar Hidup dengan Covid-19

"Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran," tuturnya.

Dia minta BPKP mengawasi betul.

Jika perlu dapat membalik, 80 persen anggaran untuk kegiatan konkret dan 20 persennya untuk honor dan perjalanan dinas atau rapat.

“Itu baru anggaran APBN dan APBD itu produktif," tegasnya.

"Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen, mestinya itu dipriotitaskan dulu,” Jokowi menyontohkan hal prioritas dalam penganggaran.

Menurutnya untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret. Sehingga hasilnya lebih produktif.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyebutkan pendampingan lembaganya kepada Kementerian, Lembaga, hingga Pemerintah Daerah memiliki banyak tantangan.

Dia menyebutnya upaya pengawalan belum sepenuhnya diterima.

“Di lapangan kerap terjadi penghalangan terhadap pengawalan yang kami lakukan sejak awal program,” katanya.

Yusuf menyebut dampak dari hal ini pengawasan tidak optimal.

“Program kegiatan terlanjut terkena akuntabilitas,” katanya. Sehingga terpaksa harus diselesaikan di meja hukum karena masalah semakin besar dan rumit. (lyn)