Ingin Redakan Krisis di Gaza, Pemerintah Indonesia Menyerukan 3 Usulan Ini di PBB

RBG.ID - Pemerintah Indonesia menyerukan tiga hal dalam debat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai situasi di Palestina yang diselenggarakan di New York pada Selasa (24/10/2023)

Pertama, Pemerintah Indonesia mendesak genjatan senjata segera. DK PBB memiliki kewajiban untuk mengakhiri siklus kekerasan sebelum tereskalasi menjadi bencana kawasan dan global

“Dukungan mutlak terhadap salah satu pihak telah memicu penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan impunitas," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga: TikTok Shop Akan Kembali, CEO TikTok Temui Orang Ini Untuk Dapat Izin

Kedua, akses kemanusiaan dibutuhkan masyarakat yang terdampak konflik. Lebih dari dua juta nyawa warga Gaza tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.

"Konvoi bantuan kemanusiaan terkendala dan terancam oleh baku tembak. DK PBB harus segera mendesak akses bantuan kemanusiaan yang aman dan lancar serta penghormatan terhadap hukum humaniter internasional,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

Terakhir, Indonesia meminta DK PBB untuk memprioritaskan isu kemanusiaan dan mengesampingkan kepentingan politik.

Baca Juga: Sidang Kasus Korupsi BTS, Johnny G Plate Dituntut 15 Tahun Penjara dan Denda Rp17 Miliar

“Tolong gunakan kekuatan besar Anda untuk kemanusiaan. Warga Palestina berhak memperoleh hak dan perlakuan yang setara. Kita semua manusia. Kita semua berhak memiliki rumah. Kita harus tolak pengusiran warga Palestina. Jangan sampai tragedi 1948 kembali terjadi,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

“DK OBB memiliki kekuatan besar, dan dengan kekuatan besar maka tanggung jawab juga besar, untuk mengatasi situasi di Gaza dan akar masalahnya, serta memastikan terwujudnya solusi dua-negara,” pungkas kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.