Pernyataan Menteri Garis Keras Israel Soal Apartheid Picu Perdebatan

RBG.ID-Masyarakat dunia dihebohkan dengan pernyataan seorang menteri Israel baru-baru ini. Menteri sayap kanan Israel itu telah menghidupkan kembali tuduhan warga Palestina.

Sebab, sudah puluhan tahun lalu orang-orang Palestina menuding bahwa Israel menerapkan rezim apartheid. Israel selama ini menerapkan undang-undang terpisah bagi warga Israel dan orang-orang Palestina di Tepi Barat.

Menteri Keamanan Nasional garis keras Israel, Itamar Ben-Gvir mengatakan ia membedakan hak-hak orang Yahudi dari hak-hak orang Arab di Tepi Barat.

Baca Juga: Jelang Debut, EL7Z UP Umumkan Nama Fandomnya 'EL72 U'

Itamar Ben-Gvir menyebut Tepi Barat sebagai Yudea dan Samaria sesuai nama dalam alkitab. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai TV Israel baru-baru ini.

Pernyataan itu dia sampaikan terkait gelombang serangan teror orang-orang Palestina terhadap warga Israel di Tepi Barat.

“Hak saya, hak istri dan anak-anak saya untuk bergerak bebas di jalan-jalan Yudea dan Samaria lebih penting daripada hak-hak orang Arab,” tukas Menteri Kemanan Nasional Israel, Ben-Gvir.

Baca Juga: 13 dari 183 Kendaraan Tidak Lolos Uji Emisi Gratis di Mega Hypermall Bekasi yang Diselenggarakan Pemkot Bekasi

Komentar Ben Gvir tersebut menghidupkan kembali perdebatan kontroversial selama puluhan tahun tentang Israel dan apartheid, baik di dalam maupun di luar Israel.

Supermodel Amerika Bella Hadid, yang ayahnya orang Palestina, mengkritik tajam komentar di akun Instagramnya, ia memiliki hampir 60 juta pengikut.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan, komentar Ben Gvir hanya menegaskan supremasi Yahudi rezim apartheid Israel.

Baca Juga: Sinopsis Film Aftermath, Berdasarkan Kisah Nyata Tragedi Kecelakaan Pesawat Tahun 2002 yang Tragis

Banyak orang Israel keberatan menyebut Israel sebagai negara apartheid. Menurut mereka, apartheid hanya ada di Afrika Selatan.

Dalam bahasa Afrikaans di Afrika Selatan, kata apartheid berarti “pemisahan” dan mengacu pada kebijakan segregasi dan diskriminasi warga negara berdasarkan ras.