Surplus pendapatan negara dari windfall harga komoditas tak cukup mengurangi tekanan belanja subsidi dan kompensasi energi.
”Dengan penerimaan negara yang nambah Rp 420 triliun dipakai semua untuk subsidi energi, pertalite, solar, LPG, dan listrik itu nggak akan mencukupi.
Seluruh windfall profit dipakai. Tidak akan mencukupi karena akan habis,” ungkap dia Jumat (26/8) malam.
Ani, sapaannya, menjelaskan, pemerintah berkewajiban membayar untuk komoditas energi yang harganya tidak berubah di dalam negeri.
Meski, harga keekonomiannya di tingkat global sudah berubah. Karena itu, pemerintah harus memberi subsidi dan kompensasi melalui Pertamina dan PLN untuk rakyat agar mendapatkan harga yang jauh lebih murah.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, perlu beberapa perubahan alokasi APBN. Salah satunya anggaran transfer daerah yang belum dicairkan. Sebagian dana tersebut bisa direalokasi ke subsidi energi.
Selain itu, perlu menggeser sebagian anggaran infrastruktur yang bisa ditunda. Misalnya, menggeser anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
