Padahal, Faizin menegaskan, jumlah siswa SDN Pondok Cina 1 lebih dari 300 siswa. Sementara, syarat untuk merger sekitar 125 siswa. Sehingga, SDN Pondok Cina 1 tidak memenuhi syarat untuk merger. “Ini juga bagaimana dengan sekolah pindahannya, apakah memadai atau tidak,” ujar Faizin.
Atas hal ini, dirinya juga meminta agar Gubernur Jawa Barat mengevaluasi rencana tersebut. Sehingga, tidak ada lagi polemik di lingkungan. Selain itu, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat ini meminta Walikota Depok kaitan dengan pembangunan dan tata kota Depok untuk lebih memperhatikan antara yang mana akan dijadikan pusat pemerintahan, pusat bisnis dan sebagainya.
“Semestinya, kaitan dengan dengan pembangunan masjid dalam sejarah Islam, di era Mataram saja, memperhatikan tata letak, seperti pembangunan masjid agung itu satu area dengan alun-alun atau pusat pemerintahan dan seterusnya,” terangnya.
Ia pun mengingatkan, Pemkot Depok untuk mengelola tata kotanya dengan baik dan benar, jangan asal bangun dan tidak terskema. Padahal, pembangunan harus sustain atau berjalan kedepan.
“Jangan sampai tidak tahu, kalau begini tata kotanya bisa amburadul Kota Depok. Di mana-mana kalau ada pusat pemerintahan, itu ada masjid agung, alun-alun. Ini masjid agungnya di mana, alun-alunnya di mana. Ini kan tata kota yang tidak benar. Jadi, konsep pembangunan di Kota Depok tidak jelas sampai sekarang,” ucap Faizin.
Pantauan Radar Depok (grup RBG.id) kejadian memilukan masih menimpa siswa SDN Pondok Cina 1, di Jalan Stasiun Pondok Cina, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok. Di hari kedua (15/11), ratusan siswa belum sepenuhnya mendapatkan ilmu saat KBM. Peristiwa tanpa guru terulang.
“Kita inisiatif saja ngajar sebisanya. Soalnya guru tidak memberikan tugas via daring, hanya menyuruh siswa datang ke SDN Pocin 3 dan SDN Pocin 5,” ujar salah seorang wali murid.
