“Aduh aku tuh ingin anak-anak dapat haknya, anak-anak belum ke sana saja sudah dibully cuma numpang lah sekolahnya jelek. Oh tidak, anak aku gak cuma mau sehat secara fisik tapi pskologisnya juga,” tegas Roro.
Baca juga: Komisi D Panggil Disdik Depok Terkait Polemik SDN Pondok Cina 1
Sementara, Pemerhati Anak Kota Depok, Jeanne Noveline Tedja menjelaskan, pemerintah kota (Pemkot) mesti mengembalikan KBM seperti semula dan ada gurunya. Yang pasti pemkot tidak bisa seenaknya tiba-tiba menelantarkan siswa SDN Pondok Cina 1 tersebut.
Sepekan tidak cukup. Apalagi ini belum tahun ajaran baru. Kalau ingin merger siswa SDN 1 dengan SDN 5, tunggu tahun ajaran baru. Dan harus disediakan dulu bangunan kelasnya, sehingga anaka-anak terjamin hak pendidikannya terpenuhi.
“Mau bangun masjid, bagus, tapi tidak lantas mengabaikan pemenuhan hak pendidikan siswa SDN Pocin 1. Ini bentuk pelanggaran hak anak. Pemkot harus punya perencanaan yang baik. Tidak bisa merger sekolah hanya dengan pemberitahuan sepekan sebelumnya,” tegas Nane –sapaan akrab Jeanne Noveline Tedja-.
Baca juga: SDN Pondok Cina 1 Relokasi, Masjid Agung Depok Tetap Lanjut
Ketua Komisi D DPRD Depok, Supriatni yang datang ke SDN Pocin 1 mengatakan, telah mengirimkan surat tuntutan yang sudah ditandatangani Ketua DPRD untuk Pemkot Depok hari ini. Pihaknya berjanji akan berada di garda terdepan dalam menyuaran hati nurani SDN Pocin 1.
“Isi tuntutannya, anak-anak Senin ini melaksanakan KBM, Pemkot Depok menunda pembangunan masjid raya sebelum merelokasikan siswa SDN Pocin 1 dengan bangunan sendiri dan membongkar trotoar yang menghalangi pintu masuk,” ujar Supriatni kepada Harian Radar Depok (grup RBG.id).
