RBG.ID – Pemprov DKI Jakarta masih melakukan pendataan soal penataan kampung kumuh di Ibu Kota.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menuturkan setidaknya sudah memegang 14 kawasan yang bakal ditata dari Pemprov DKI.
Tapi, jumlah tersebut belum disinkronisasi dengan pemerintah pusat.
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sarjoko, sejauh ini yang pasti adalah mayoritas penataan kawasan kumuh akan di Jakarta Utara.
BACA JUGA:Basmi Kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta Akan Tata 14 Kawasan Kumuh
“Paling banyak di Jakarta Utara. Iya (karena paling banyak miskin ekstrem). Sementara seperti itu,” ucapnya kepada wartawan, belum lama ini.
Dalam pelaksanaan penataan kampung kumuh tersebut, Sarjoko menyebutkan ada beberapa yang menggunakan dana dari APBD dan non-APBD.
Berdasarkan sisi penataan sarana prasarana di lingkungan kawasan kumuh, ia menuturkan pendanaan akan dari APBD.
“Yang dari APBD kita menata sarana prasara umum, jalan, lingkungan, MCK komunal, penerangan, penghijauan, dan sebagainya, tetapi kalau yang huniannya bisa jadi menggunakan dana non APBD,” ungkapnya.
BACA JUGA:Bikin Kumuh, Ratusan Lapak PKL di Pasar Anyar Dibongkar
Dalam pembangunan hunian layak atau bedah rumahnya, Sarjoko mengutarakan dapat menggunakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) ataupun yang lainnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama untuk penataan kawasan kumuh.
Hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengentaskan kemisikinan ekstrem dan stunting di Ibu Kota. (jpc)
Artikel Terkait
Fasilitas Gedung Creative Center Bekasi Kumuh, Dinas Pariwisata dan Budaya Cuma Bilang Begini
Cara Camat Cikole Kota Sukabumi Tuntaskan Kawasan Kumuh
Strategi Camat Lembursitu Tuntaskan Kawasan Kumuh
Basmi Kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta Akan Tata 14 Kawasan Kumuh