RBG.ID – Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) dinilai tak efektif untuk mengatasi polusi udara di Jakarta.
Sebab, penerapan WFH itu dinilai hanya upaya pemerintah yang ingin segala masalah selesai dengan cara yang simpel.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.
Baca Juga: Polres Depok Larang Penggunaan Klakson 'Telolet', Siap-siap Kena Denda Jika Melanggar!
"Setiap ada masalah, WFH yang ditawarkan seolah WFH obat mujarab seperti aspirin, tiba-tiba langsung bisa sembuh," ucapnya kepada wartawan, Selasa (15/8).
Ia mencontohkan kebijakan WFH bagi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ketika penyelenggaraan KTT ASEAN di ibu kota.
Hal tersebut dilakukan untuk dalam jangka waktu itu saja kemacetan tak terlihat.
Baca Juga: Mario Dandy Geleng-geleng Kepala Saat Dituntut 12 Tahun Penjara dan Bayar Restitusi Rp 120 M
"Ini kan sesuatu yang menurut saya terlalu melihat segala sesuatu dibuat simpel," ujar Trubus.
"Hal-hal yang sifatnya jangka pendek itu gak bisa kemudian kita mengatakan itu solusi yang sifatnya sekadar wacana. Kebijakan itu harus terimplementasi dan evaluasi dan kesinambungan," tandasnya.
Sebelumnya, bekerja di rumah atau Work From Home (WFH) akan diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Berlakunya WFH untuk PNS DKI itu sehubungan dengan polisi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan.
Hal itu disampaikan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.