Dia mengusulkan supaya WFH tidak hanya diterapkan di perkantoran pemerintah, namun di sektor swasta.
Baca Juga: Innalillahi, Ibunda Presenter Ramzi Meninggal Dunia di Usai 63 Tahun
"Dalam jangka pendek, sistem WFH atau kerja hybrid jika dimungkinkan memang perlu dilakukan di kantor-kantor, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini juga dalam rangka rangka mengurangi emisi karbon sekaligus melindungi hak atas kesehatan para karyawan maupun pegawai," jelasnya.
Dhahana mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal HAM sedang menyiapkan sejumlah upaya supaya aktivitas kantor lebih ramah terhadap lingkungan.
Dengan cara memulai peralihan kendaraan dinas ke arah hybrid hingga bertenaga listrik.
"Harapannya tentu dengan demikian kita bersama dapat melindungi kesehatan masyarakat hari ini dan generasi mendatang dari polusi udara sebagaimana yang didorong di dalam ICESCR," tambahnya.
Ikuti berita menarik lainnya di Google News.
Artikel Terkait
Walikota Depok Klaim Kualitas Udara di Wilayahnya Masih Aman, Padahal Begini Faktanya
Ridwan Kamil Bakal Terapkan WFH untuk Menekan Polusi Udara di Bodebek
Demi Kurangi Polusi Udara di Jakarta, Pemerintah Akan Buat Hujan Buatan Pada 19–21 Agustus
Hujan Buatan Atasi Polusi Udara Jakarta, Begini Cara Kerja Modifikasi Cuaca
Kualitas Udara di Jakarta Dilaporkan Tak Sehat, Tempati Peringkat 2 Paling Toksik di Dunia Sabtu Ini