Kualitas Udara di Jakarta Peringkat 2 Paling Toksik di Dunia Sabtu Ini, Begini Respon Dirjen HAM RI

RBG.ID – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra, angkat bicara soal kualitas udara di Jakarta yang menempati peringkat 2 paling toksis di dunia pada Sabtu ini.

Dirjen HAM RI mengaku prihatin atas buruknya kualitas udara di Jakarta karena polusi.

Dhahana khawatir jika kondisi ini terus berlanjut bisa menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat.

 Baca Juga: Kualitas Udara di Jakarta Dilaporkan Tak Sehat, Tempati Peringkat 2 Paling Toksik di Dunia Sabtu Ini

Dia juga menegaskan bahwa kesehatan ini menjadi bagian penting dalam HAM.

Hak atas kesehatan itu, lanjut dia, diakui di dalam Kovenan International Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR) sebagai negara pihak, pemerintah dituntut agar melakukan pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat sebagaimana diatur di dalam pasal 12 ICESCR, dengan salah satu unsurnya adalah peningkatan kebersihan lingkungan dan industri.

"Namun yang perlu digarisbawahi di sini, dalam pemenuhan hak atas kesehatan ini berlaku konsep progressive realization yaitu pencapaian pemenuhan terhadap hak ini membutuhkan waktu dan sumber daya" papar Dhahana dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/8/2023).

 Baca Juga: Demi Kurangi Polusi Udara di Jakarta, Pemerintah Akan Buat Hujan Buatan Pada 19–21 Agustus

Dhahana menganggap wajar jika persoalan polusi udara di Jakarta menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Sebab, persoalan itu mempunyai kompleksitas yang tinggi.

"Karena itu, tidak mengherankan bahwa dalam arahan Bapak Presiden penanganannya dibuat berjangka yaitu mulai jangka pendek, menengah, dan jangka panjang," jelasnya.

Kemudian, Dhahana berharap semua pemangku kepentingan bisa mencermati dengan baik arahan Presiden soal penanganan polusi di Jakarta. Hal itu sebagaimana yang dibahas di dalam ratas Senin (14/8) lalu.

 Baca Juga: Sekolah di Jakarta Akan Jalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Kembali, Catat Tanggalnya!

"Solusi yang disampaikan Bapak Presiden menunjukan bahwa penanganan polusi udara di Jakarta ini memerlukan komitmen bersama bukan hanya dari pemerintah namun juga para pelaku usaha dan publik," ungkapnya.

Dia mencontohkan komitmen bersama menjadi keharusan dalam penanganan polusi udara seperti imbauan terkait WFH.