Gercep Bentuk Tim Khusus Bongkar Kecurangan PPDB, Wali Kota Bima Arya Tegaskan Jika Terbukti Diskualifikasi

RBG.ID - Adanya indikasi kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 melalui jalur zonasi, akhirnya dibongkar Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Bahkan, Bima Arya melakukan gerakan cepat (Gercep) dengan membentuk tim khusus.

Ya, temuan tersebut menyusul banyaknya laporan warga melalui kanal khusus yang dibuka beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Perintahkan Inspektorat Telusuri Kecurangan Zonasi, Walikota Bogor Bima Arya Adukan Kasus PPDB ke Presiden

Kamis (6/7/2023) petang, Bima Arya bersama tim dan camat melakukan pengecekan lapangan ke salah satu titik koordinat PPDB Jalur Zonasi, tepatnya di Gang Selot dan Jalan Kantor Batu, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah yang berada tak jauh dari SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor

Dari pengecekan lapangan ditemukan sejumlah fakta yang tak sesuai dengan data yang digunakan oleh peserta PPDB, seperti ketidaksesuaian antara data kependudukan dan fakta di lapangan.

Tidak hanya itu, setelah pengumpulan data dan melakukan investigasi serta analisa awal temuan di lapangan, Bima Arya lalu memeriksa proses PPDB di SMPN 1 Kota Bogor, dengan membawa sejumlah data untuk diverifikasi, Jumat (7/7/2023).

Baca Juga: Desak Usut Tuntas Kisruh PPDB Jalur Zonasi di Bogor, Asep Wahyuwijaya: Bohong Jika Petugasnya Tidak Tahu

Dari hasil verifikasi di SMPN 1 Kota Bogor, indikasi adanya data palsu yang digunakan oleh salah satu pendaftar PPDB semakin menguat.

Sebab, di sana operator sekolah mengakui tidak melakukan verifikasi lapangan karena tidak masuk dalam kewenangannya.

Berbekal verifikasi itu, Bima Arya mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, untuk mengecek dan tindak lanjut aduan warga.

Baca Juga: Soal Kecurangan PPDB di Kota Bogor, Bima Arya Minta Menteri Pendidikan Evaluasi Sistem Zonasi

Indikasi manipulasi dan pemalsuan data yang digunakan oleh pendaftar PPDB melalui jalur zonasi yang menggunakan cara-cara curang pun semakin mengerucut.

"Jadi hasil dilapangan menunjukan bahwa ditemukan banyak pelanggaran, kartu keluarga yang palsu, kartu keluarga yang di update tetapi tidak sesuai antara domisili dan juga dokumen yang ada," kata Bima Arya.