RBG.ID - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto mengakui penyelenggaraan jalur zonasi masih belum berjalan lancar karena masih terdapat kekurangan yakni sebaran sekolah yang belum merata serta keterbatasan sekolah.
Dia juga mengakui adanya fenomena calon peserta pindah kartu keluarga (KK) saat PPDB.
"Pindah KK itu selama satu tahun masih dibolehkan. Itu membuat banyak pendaftar pindah setahun sebelumnya," ucapnya.
Baca Juga: Yves LOONA Katakan Masih Mencari Agensi yang Cocok Untuk Memulai Karier Barunya
Dia mengapresiasi langkah wali Kota Bogor Bima Arya menggelar sidak dugaan manipulasi KK.
Menurutnya, langkah itu menjadi bentuk perhatian Bima Arya kepada warganya.
Dia berjanji pihaknya akan mengerahkan upaya terbaik menyelesaikan PPDB.
Baca Juga: Selamat! Komedian Ahn Young Mi Melahirkan Anak Pertamannya
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menganggap, banyaknya masalah di jenjang SMA dan sederajat menunjukkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Untuk itu, ia menilai kewenangan pelaksanaan tugas selayaknya dikembalikan ke tingkat kota atau kabupaten.
Baca Juga: Besaran Gaji 27 Atlet yang Diangkat Menjadi PNS oleh Kemenpora
"Secara jumlah SDM dan berbagai perangkat yang dimiliki, Provinsi terlalu jauh rentang kendalinya," ucapnya. (fat)
Artikel Terkait
Tidak Mau Bayar Calo Rp10 Juta untuk Ubah KK, Pendaftar PPDB Gagal Masuk SMAN 4 Bogor
Muncul Dugaan Manipulasi KK, Panitia PPDB SMAN 4 Bogor dan SMAN 1 Bogor Bilang Begini
Ada Dokumen PPDB Cantumkan Ganjar Gunawan sebagai Kadisdukcapil tahun 2021, Padahal Saat Itu Belum Menjabat
Dewan Pendidikan Kota Bogor Banjir Keluhan PPDB, Deddy Karyadi: Ada Orang Tua yang Harus Bayar Jutaan Rupiah
Soal Dugaan Kecurangan PPDB, SMAN 1 Kota Bogor: Kami Hanya Lihat dari Komputer Secara Kasat Mata
Bima Arya Tegaskan Bakal Usut Tuntas Kecurangan dan Manipulasi Data KK PPDB SMA di Kota Bogor
Terusuri Dugaan Kecurangan PPDB, Bima Arya Temukan Indikasi Manipulasi KK di Pemukiman dekat SMAN 1 Kota Bogor