Pemkab Bogor Diminta Tidak Lagi Memberikan Bantuan Samisade ke Desa Bermasalah

RBG.ID-BOGOR, Pemkab Bogor diminta tidak lagi menyalurkan bantuan satu miliar satu desa atau Samisade kepada desa-desa bermasalah. Sebab, banyak desa tidak bisa menyelesaikan program Samisade tersebut sesuai harapan.

Dari hasil pengawasannya, ada sekitar 30 persen desa yang bermasalah dalam melaksanakan program bantuan keuangan infrastruktur desa tersebut.

“Permasalahan itu meliputi kualitas pekerjaan dan laporan, jadi saya minta tidak diberikan lagi bantuan keuangan itu sebelum diselesaikan terlebih dahulu permasalahannya,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman, Selasa (23/5/2023).

Baca Juga: Tidak Sembarangan, Tilang Manual Hanya Bisa Dilakukan Polisi Bersertifikat

Dia juga meminta program samisade dievaluasi secara menyeluruh. Sebab dia melihat banyak desa yang hanya menjalankan program tersebut namun mengesampingkan kualitas pembangunan.

Belum lagi persoalan waktu pekerjaan. Yang seharusnya rampung pada November atau Desember, kata dia, banyak pembangunan yang baru selesai di Januari tahun berikutnya. Bahkan sampai Maret.

Oleh karenanya, Usep meminta inspektorat bertindak tanpa harus menunggu tahun anggaran berjalan.

Baca Juga: PPIH Arab Saudi Siapkan layanan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah dan Makkah

“Kan itu aduan masyarakat yang harus cepat direspon, dan itu dibolehkannya diaturan tanpa harus menunggu tahun anggaran berjalan,” tegasnya.

Sehingga, lanjutnya, ketika tidak ada penindakan cepat, banyak desa yang akhirnya mengulang kesalahan karena tindakannya dianggap dibenarkan.

“Hasil pengawasan dan pengamatan legislatif program samisade ini ada positifnya ada negatifnya, tapi karena penindakan yang loyo, banyak desa yang menganggap tahun kemarin juga tidak diperiksa, pasti tahun ini juga tidak,” bebernya.

Ke depan, politisi PPP ini meminta program samisade tidak terbatas pada nilai satu miliar, namun disesuaikan dengan kebutuhan desa. Termasuk desa-desa yang tidak ada lagi yang bisa dibangun, sebaiknya tidak lagi dianggarkan.

“Saya melihat banyak desa yang sebenarnya sudah selesai membangun, tapi karena ada program samisade seolah wajib mendapatkannya, akhirnya tidak jelas peruntukannya,” tukasnya.(cok)