RBG.ID - Kekayaan para pejabat tidak lepas dari sorotan publik.
Terlebih, banyak oknum di sejumlah instansi yang memiliki harta jumbo dan setelah diselidiki sumbernya tidak jelas.
Lalu bagaimana dengan kekayaan para anggota DPRD Kota Bogor?
Berdasar dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat, Muhamad Zenal Abidin dari Partai Gerindra sebagai anggota DPRD Kota Bogor terkaya.
Baca Juga: Inilah Daftar Kekayaan Pejabat Pemkot Bogor, Sekda jadi Terkaya, Kadis Koperasi UMKM Termiskin
Berdasar laporan 31 Desember 2021, total kekayaan Muhamad Zenal Abidin sebanyak Rp 46,4 Miliar (rincian lihat grafis).
Peringkat kedua terkaya adalah Lusiana Nurissiyadah dari PKB sebanyak Rp 16,6 Miliar (rincian lihat grafis).
Sementara, Gilang Gugum Gumelar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tercatat sebagai anggota DPRD Kota Bogor dengan minus terbanyak yakni Rp -920.134.541 (rincian lihat grafis).
Tidak hanya itu, anggota DPRD Kota Bogor lainnya yang juga kekayaannya minus yakni Sendhy Pratama dari Partai Hanura tercatat Rp -347.328.817 (rincian lihat grafis).
Berikut daftar kekayaan semua anggota DPRD Kota Bogor :
Jenal Mutaqin (Partai Gerindra)
Tanggal Lapor : 31 Desember 2021
Total Harta Kekayaan : Rp.1.554.680.000
Pepen Firdaus (Partai Gerindra)
Tanggal Lapor : 31 Desember 2021
Total Harta Kekayaan : Rp.8.830.750.350
Sopian (Partai Gerindra)
Tanggal Lapor : 31 Desember 2021
Total Harta Kekayaan : Rp.2.060.599.370
Artikel Terkait
Ketua KPK Ingatkan Para Penyelenggara Negara untuk Menyerahkan LHKPN Sesegera Mungkin
Buntut Kasus Penganiayaan David, Hari ini KPK akan Klarifikasi LHKPN Fantastis Rafael Alun
Pejabat Pemkab Bogor Diminta Segera Selesaikan LHKPN
Kekayaan Sekda Kota Bogor Rp 67,9 Miliar, Pengamat: Bukan Tidak Mungkin LHKPN Pejabat Lain Mencurigakan
Buntut Kekayaan Fantastis Pejabat Kemenkeu, KPK Berencana Revisi Aturan LHKPN
Waduh, 70.350 Penyelenggara Negara Malas Lapor LHKPN
Viral Istri Pamer Barang Mewah, Pejabat Kemensetneg Dinonaktifkan, Tidak Ditemukan Laporan LHKPN