Luncurkan Big Data UMKM, Kadin Bantu Pemda Petakan Kebijakan UMKM

RBG.ID-BOGOR, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor meluncurkan program UMKM Satu Data.

Program Big Data ini akan terintegrasi dengan data UMKM Pemerintah Kabupaten Bogor, yang menjadi landasan dalam kebijakan serta kemajuan UMKM di Kabupaten Bogor.

Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawati mengatakan, UMKM Satu Data merupakan hasil kajian Kadin yang sebelumnya menyadari belum adanya data UMKM yang terintegrasi dan menjadi rujukan.

Baca Juga: Inilah Daftar Kekayaan Pejabat Pemkot Bogor, Sekda jadi Terkaya, Kadis Koperasi UMKM Termiskin

"Sehingga kebijakan untuk UMKM tidak maksimal, harapan kami big data ini menjadi peta untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Bogor," ucapnya dalam Rapimkab II Kadin Kabupaten Bogor di di Sentul Highlands Golf Club, Babakan Madang, Kamis (9/3/2023).

Dalam mengembangkan big data ini, Shinta meminta adanya keterlibatan antara seluruh stakeholder terkait. Dengan begitu, data mengenai UMKM Kabupaten Bogor saling terintegrasi dan menjadi acuan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan UMKM.

Di samping itu, Shinta menjelaskan, dalam Rapimkab ini pihaknya mengevaluasi tugas, peran dan fungsi Kadin Kabupaten Bogor serta menyusun program kerja yang akan dilaksanakan.

Baca Juga: Bima Arya Dorong Puluhan Ribu UMKM Kota Bogor Berdaya dan Naik Kelas

Sebagai pihak yang terlibat dalam Tim Penanggulangan Inflasi Daerah, Kadin ingin menguatkan hubungan antara para pelaku usaha dengan pemerintah di tengah ancaman krisis global.

"Dengan kolaborasi, kita harapkan bisa ada solusi, untuk bagaimana semua lini usaha itu bisa berjalan, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, sehingga bisa kita pecahkan secara bersama," jelasnya.

Di tempat yang sama, Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyatakan akan menangkap dan menindaklanjuti dari peluncuran UMKM Satu Data ini.

Baca Juga: 10 Pabrik Bakal Hengkang dari Bogor, Dewan Minta Dorong UMKM Atasi Pengangguran

Nantinya, data yang dimiliki Kadin harus terintegrasi dengan data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Data yang kita miliki dengan data Kadin harus terintegrasi, sehingga jelas bagaimana kita bisa memetakan kebijakan untuk UMKM di Kabupaten Bogor,” ungkap Iwan Setiawan.