Gandeng BPKP Jawa Barat, Pemkab Bogor Perkuat Tata Kelola Keuangan Desa Lewat Workshop Evaluasi 2025

RBG.id – Pemkab Bogor bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025, Selasa (14/10/2025).

Acara yang diikuti para kepala desa se-Kabupaten Bogor ini digelar di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor dan menjadi ajang strategis untuk memperkuat akuntabilitas serta mendorong pembangunan desa berkelanjutan.

Mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto, Asisten Administrasi (Asmin) Ade Jaya Munadi membuka kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peningkatan tata kelola keuangan desa yang transparan dan profesional sebagai kunci keberhasilan pembangunan di tingkat lokal.

Baca Juga: Pemkab Bogor Targetkan 570 Dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis Nasional, Rudy Susmanto: Sedang Disiapkan

“Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola keuangan secara profesional dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Asmin saat membacakan sambutan Bupati.

Asmin menjelaskan, Kabupaten Bogor memiliki 416 desa dan 19 kelurahan di 40 kecamatan dengan populasi lebih dari 6 juta jiwa.

Pemerintah daerah terus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan pedesaan melalui alokasi anggaran yang signifikan dalam APBD Kabupaten Bogor.

“Pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting karena APBD merupakan amanah dari masyarakat. Dana tersebut harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Baca Juga: Pelari Kalcer Wajib Mampir! Ini 5 Spot Nongki Murmer Sehabis Jogging di Bogor

Ia juga memberikan apresiasi kepada para kepala desa yang telah menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai langkah nyata dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

Dalam evaluasi terkini, Kabupaten Bogor mencatat capaian positif pada Indeks Desa Membangun (IDM), yakni 206 desa berstatus mandiri, 208 desa maju, dan 2 desa berkembang.

Selain itu, pemerintah daerah tengah mengakselerasi reaktivasi 179 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum aktif, sehingga seluruh desa memiliki lembaga ekonomi produktif yang berfungsi optimal.

“Dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pembangunan yang berkelanjutan, kita optimistis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Asmin.