Bahkan, pihaknya sudah menyerahkan berkas-berkas laporan mengenai temuan di lapangan atas dugaan penyalahgunaan bantuan bencana gempa bumi Cianjur. Aksi tersebut akan terus dilakukan sampai Bupati Cianjur, Herman Suherman mau menemui massa aksi.
“Saya belum puas, akan terus melakukan demo hingga Bupati Cianjur menemui langsung,” tegasnya.
“Ini belum ada penyelesaian, karena bupati yang memiliki kebijakan. Temuan yang kami miliki sudah dilaporkan ke kejaksaan dan kejagung. Bahkan akan kita laporkan ke KPK untuk membongkar kebobrokan dana bencana di Kabupaten Cianjur.” sambungnya.
Sekda Pemkab Cianjur, Cecep Alamsyah mengungkapkan, dengan adanya tuntutan dari massa aksi, merupakan salah satu kelemahan dalam penanganan bencana gempa bumi.
“Saya kira ini kelemahan kami. Kami belum melakukan sosialisasi juknis atau prosedurnya, sehingga masyarakat tidak jelas bagaimana menempuh bantuan yang didapatkan,” tuturnya.
Juknis tersebut, lanjut Cecep, nantinya dijadikan pedoman untuk semua stake holder yang menangani kebencanaan dan juga masyarakat. Sehingga bisa mengetahui mekanisme pencairan. Rencananya, juknis tersebut akan diterbikan hari ini.
“Juknis baru diterbitkan besok (hari ini, red), sehingga bisa lengkap. Prioritasnya tentang rehab rekontruksi rumah. Sudah disepakati, semua diatur dalam juknis. Jika masih ada hal-hal yang belum bertemu, kembali duduk bersama,” tutupnya. (kim/*dan)
