RBG.ID - Gibran Rakabuming Raka yang terus maju dalam Pilpres 2024 setelah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan, keluarga Presiden Joko Widodo telah terlena dengan kekuasaan. Hal tersebut diungkapkan Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi.
"Sebenarnya, ini menunjukkan preseden. Pertama, Presiden Joko Widodo sekeluarga terlalu terlena, sebab mereka menjadi walikota, gubernur, presiden 2 periode. Kekuasaan itu memang membuat terlena dan meninabobokan," jelas Ridho ketika dihubungi, Rabu (8/11).
Lebih lanjut ia mengatakan, benteng terakhir dari politik yang mengacaukan moralitas serta melanggar etik yakni sanksi sosial dan dapat diberikan rakyat pada pihak yang mendapat manfaat dari putusan MK itu.
"Jangan memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki dampak elektoral dari putusan MK itu," tegas dia.
Sebelumnya, putusan Majelis Kehormatan MK menjelaskan terjadi pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan, Majelis Kehormatan MK mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK serta dilarang ikut menyidangkan sengketa Pemilu 2024.
Tapi, Koalisi Indonesia Maju menegaskan, terus akan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon wakil presiden, kendati putusan Majelis Kehormatan MK menyatakan terjadi pelanggaran dalam proses pengambilan putusan MK yang memberikan karpet merah kandidasi Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Jangan Bilang Traveler Kalau Belum Datang ke Wisata Air Terjun Paling Jernih dan Segar di Pandeglang
Menurut dia, Presiden Joko Widodo yang awalnya dianggap sebagai harapan baru di Pilpres 2014, namun malah di akhir jabatannya berubah seolah jadi bangsawan baru. "Artinya, moral pemimpin kita tersebut tak mencerminkan wajah ketimuran kita yang penuh etika," tutur dia.
Untuk itulah, sambung Ridho, rakyat wajib mengambil langkah untuk mengembalikan demokrasi pada jalan semestinya. "Secara hukum memang tidak melanggar, memang satu-satunya cara bagi warga negara menghukum atas mereka yang menikmati dari putusan MK tersebut," jelas dia.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menegaskan, elektabilitas pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan semakin terpuruk setelah keluarnya vonis etik Anwar Usman.
Baca Juga: Bupati Iwan Setiawan dan DPRD Kabupaten Bogor Menyetujui Raperda Pesantren jadi Perda
“Situasi ini akan menambah beban negatif terhadap pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Di tengah stagnasi elektabilitas pasangan ini, bahkan punya kecenderungan turun, putusan ini akan berdampak bagi melekatnya cap pasangan dinasti / nepotis bagi mereka,” papar Ray.
Nah, ‘Karpet merah’ yang diberikan kepada Gibran Rakabuming Raka mempunyai dampak elektoral serta politis yang besar.