Akrobat Politik Rachmat Yasin Menyeret Para Kepala Desa Berpotensi Melanggar Hukum

Pertama, Rachmat Yasin sedang berusaha menaikan kembali posisioning politiknya yang semakin meredup khusunya di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kota Depok Hari Minggu 23 Juli 2023: Waspada Turun Hujan

Bahkan, sangat mungkin upaya penaikan posisioning tersebut ditunjukan kepada DPP PPP yang disinyalir tidak kuat relasinya dengan tokoh politik PPP Kabupaten bogor tersebut.

Bahkan, ketika Sandiaga tidak ikut datang bersama Ganjar, sangat mungkin tidak direstui oleh Plt. Ketum DPP PPP.

Kedua, selain menaikan positioning politik Racmat Yasin, agenda tersebut sangat mungkin untuk menaikan electoral PPP di kabupaten Bogor dan menguatkan agenda politik PPP Kabupaten Bogor pada helatan Pilkada 2024 mendatang, sehingga trah Yasin masih berharap bisa memenagkan kontestasi baik di pemilu maupun di pilkada 2024.

Baca Juga: Rayakan Weekend di Bandung, Simak Prakiraan Cuaca Kota Bandung 23 Juli 2023

Ketiga, kepala desa berpotensi melanggar hukum.

Keterlibatan kepala desa bertemu dengan Ganjar Pranowo dan dikemas dalan sebuah acara, bagi saya merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Di mana kepala desa sudah terlibat dalam aktifitas politik praktis yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

Baca Juga: Info BMKG: Prakiraan Cuaca Kota Bekasi akan Diguyur Hujan Pada Minggu, 23 Juli 2023

Akan lain halnya, jika kepala desa tersebut bertemu dengan semua kandidat calon presuden, minimal yang sudah dicalonkan resmi oleh partai politi atau koalisi partai politik.

Keempat, etika politik. Baik rachmat yasin terlebih ganjar pranowo dan aktor-aktor politik lainnya, bukan tidak tahu berbagai hal yang berpotensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para kepala desa.

Namun karena etika politik sudah tidak lagi hadir pada politisi kita, maka seribu satu argumen bisa menenggelamkan aturan apapun demi posisioning kekuasaan.

Baca Juga: Gee Girls' Generation Terpilih sebagai Lagu Terbaik dalam Sejarah KPop oleh majalah Rolling Stone

Kelima, kemendagri harus merespon.