RBG.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kini belum juga memutus gugatan sistem pemilu.
Apakah tetap menggunakan sistem proporsional terbuka atau bakal berubah menjadi tertutup.
Padahal, parpol-parpol sudah mendaftarkan para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) ke KPU.
Baca Juga: Timnas Sepak Bola Raih Emas di SEA Games, Ketua PSSI Erick Thohir Bilang Begini
Namun, suara untuk tidak mengubah sistem pemilu pada 2024 terus mengemuka.
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah meminta MK menolak gugatan yang menginginkan kembali ke sistem proporsional tertutup dalam putusannya.
Menurut dia, sistem proporsional terbuka jauh lebih baik daripada sistem tertutup.
Baca Juga: Tim Sepakbola Indonesia Raih Medali Emas Sea Games 2023, Unggul 5 - 2 Lewat Ekstra Time 15 x 2
Sebab, dengan proporsional terbuka, semua caleg akan bertempur atau berdarah-darah.
Sebaliknya, jika proporsional tertutup, caleg tidak bertarung. Mereka tinggal terima jadi berdasar nomor urut karena kedekatannya dengan petinggi parpol.
”Makanya, saya berharap semoga sistemnya (tetap) terbuka. Biar semua caleg tempur,” kata Fahri dalam keterangannya di laman Partai Gelora (15/5).
Baca Juga: Tim Sepakbola Indonesia Unggul 3 - 2 di Perpanjangan Waktu Final SEA Games
Mantan wakil ketua DPR RI (periode 2009–2014) itu juga mengaku sangat terharu menyaksikan perjalanan kawan-kawannya di seluruh Indonesia dalam menyukseskan pendaftaran bacaleg Pemilu 2024.
Mulai persiapan sampai menunggu surat KPU untuk menuntaskan pemeriksaan perbaikan berkas yang telah diverifikasi.
Artikel Terkait
Bawaslu Ungkap 868.545 Orang Meninggal Masih Tercatat Sebagai Pemilih di Pemilu 2024
Miris! Anggota DPRD Fraksi PKS Bekasi Lebih Pilih Kampanye untuk Pemilu Ketimbang Kuliah Anaknya
Mulyadi Minta Ketua DPRD Kabupaten Bogor jadikan Prabowo Presiden di Pemilu 2024: Bogor Rumah Utama Gerindra
Sukseskan Pemilu 2024, LDII Siap Berikan Pendidikan Politik yang Sehat Kepada Masyarakat
PPP Akan Umumkan Capres yang Diusung Pada Pemilu 2024 Siang Ini di Jogjakarta
Tak Membahas Capres dan Cawapres, Pertemuan Airlangga dengan SBY Hanya Membicarakan Soal Pemilu Damai
Kadisdukcapil DKI Beberkan Tujuan Penonaktifan NIK KTP Untuk Tekan Angka Golput Saat Pemilu