Sabtu, 25 Maret 2023

Melampaui Kewenangan, Putusan PN Jakarta Selatan Dinilai Menyesatkan

- Senin, 6 Maret 2023 | 17:05 WIB
ILUSTRASI: Petugas KPU menyusun kotak suara. Dapil di Kabupaten Bogor mengalami perubahan pada Pemilu 2024.
ILUSTRASI: Petugas KPU menyusun kotak suara. Dapil di Kabupaten Bogor mengalami perubahan pada Pemilu 2024.

RBG.ID-JAKARTA, Penolakan atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penghentian tahapan Pemilu 2024, terus berdatangan dari berbagai kalangan.

Pasalnya, putusan PN Jakarta Pusat ini telah memicu polemik. Bahkan, ada yang menilai jika keputusan PN Jakarta Pusat menunda tahapan Pemilu itu sesat dan bertentangan dengan konstitusi.

Praktisi hukum, Andri W Kusuma menyebut putusan PN Jakarta Pusat terkait penghentian tahapan Pemilu 2024 ini sesat dan bertentangan dengan konstitusi.

Baca Juga: Hindari Spekulasi, Sebaiknya Hakim PN Jakarta Pusat yang Putuskan Tunda Pemilu Diperiksa Dan Diberi Sanksi

Menurut dia putusan yang didasari gugatan perdata seharusnya tidak bisa menjangkau ranah kebijakan publik.

Oleh karena itu, ia menilai apa yang dilakukan PN Jakarta Pusat adalah melampaui kewenangan dan kompetensinya (absolut). Jadi sejak awal ini boleh dibilang Peradilan sesat.

“Ini sama saja PN Jakpus mengambil alih kewenangan instrumen perangkat hukum lain seperti PTUN dan bahkan MK, ini offside, bertentangan dan sama saja menginjak-injak konstitusi Negara,” kata Andri, dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/3).

Baca Juga: Gugatan Perdatanya Dikabulkan, Partai Prima Minta Semua Pihak Hormati Putusan PN Jakarta Pusat

Selain itu Putusan PN Jakarta Pusat yang didasari oleh gugatan perdata tersebut, menurut Andri, mestinya hanya berlaku bagi para pihak saja (penggugat, tergugat san turut tergugat jika ada) dalam hal ini yaitu pihak tergugat KPU dan penggugat partai PRIMA.

“Karenanya tidak dapat diberlakukan untuk umum dan mengikat pihak-pihak lain selain pihak yang besengketa (erga omnes) Sayangnya, lanjut dia, putusan PN Jakpus malah menyasar Pemilu.

Andri menyebut putusan tersebut jelas akan mempengaruhi proses demokrasi yang sudah dirancang melalui pemilu. Ditambahkan Andri, objek gugatan perdata yang diajukan oleh partai PRIMA adalah keputusan KPU. Harusnya, gugatan ini menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN).(jpc)

Editor: Alpin RBG

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X