Peneliti senior dari BRIN Ungkap Dinasti Politik Mencengkram Membuat Demokrasi Terancam

Pakar Ilmu Politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan mengungkapkan, akan subur tidaknya politik dinasti tergantung mekanisme pengawasan.

Baca Juga: Miris, Tukang Nasi Goreng Tewas Tergantung di Hadapan Istri di Depok

"Pengawasannya bisa dua. Pertama yakni di level proses pemilihannya. Saat masyarakat anggap itu tak baik, masyarakat bisa secara kolektif menolak serta tak memilihnya," tutur Prof Kacung, Senin (6/11).

Tapi, masih ada kesempatan di tahap kedua, setelah terjadi pemilihan.

"Saat calonnya itu sudah terpilih, bagaimana terjadi proses kontrol sehingga penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari. Dalam hal ini lewat DPR," imbuh Pro Kacung.

Baca Juga: Polri Berhasil Gagalkan Penyelundupan Solar di Perairan Marunda, 7 Tersangka Ditangkap

Lebih lanjut ia mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang Undang, APBN serta Kebijakan Pemerintah.

"Jika DPR-nya lebih kuat, harusnya pengawasan kepada pemerintah harus lebih kuat," ungkap Kacung.

Ia menambahkan, politik dinasti terjadi karena proses rekruitmen politik di dalam keluarga secara tak demokratis.

Baca Juga: Taylor Swift dan Jungkook BTS Bawa Piala Paling Banyak di 2023 MTV Europe Music Awards

Menurut dia, proses rekrutmen politik dinasti dibangun serta dibungkus melalui pemilihan secara demokratis formal. Hal ini, terlihat di sejumlah daerah.

"Misal, habis jadi kepala daerah, istri atau anaknya yang gantikan," jelas Prof Kacung.

Ia menambahkan, pengalaman di beberapa daerah di Indonesia ada contoh baik dan buruknya.

Baca Juga: Kasus Bentrok Geng John Kei vs Nus Kei di Bekasi, Polisi Tetapkan 11 Tersangka

Ia menyontohkan, di Banyuwangi, Bupati Azwar Anas digantikan istrinya. "Selama ini jalannya pemerintahan oleh istrinya Anas itu baik. Sementara, contoh yang jelek misalnya di Bogor. Bupati Bogor pernah digantikan adiknya, dua-duanya tersangka korupsi," tegas Kacung.