RBG.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran pendidikan akan tetap dipertahankan meski pemerintah melakukan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani menerima pesan khusus dari para anggota dewan agar tetap mengalokasikan 20 persen dari total belanja APBN untuk sektor pendidikan sesuai amanat UUD 1945.
“Tadi juga diingatkan untuk 20 persen (anggaran pendidikan), sesuai konstitusi pasti kita juga akan jaga,” ujar Sri Mulyani, dikutip RBG.id dari CNN pada Kamis, 13 Februari 2025.
Sri Mulyani juga menegaskan pihaknya akan berupaya menjaga anggaran pendidikan agar tetap sesuai dengan amanat konstitusi, meskipun terdapat tekanan dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
Sebelumya, Pemerintah telah menargetkan efisiensi sebesar Rp306,69 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Yang mana APBN 2025 menetapkan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun dengan anggaran pendidikan sebesar Rp724,2 triliun atau 20 persen dari total belanja negara.
Namun, kebijakan efisiensi yang diarahkan oleh Presiden Prabowo turut berdampak pada kementerian/lembaga di sektor pendidikan yang kini ramai diperbincangkan masyarakat.
Baca Juga: Mendikdasmen Tegaskan Anggaran Renovasi Sekolah, PIP dan BOS Tidak Kena Pemangkasan ABPN 2025
Termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan anggaran kementeriannya dipangkas sebesar Rp7,2 triliun, sehingga hanya mendapatkan alokasi Rp26,2 triliun pada 2025.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan kementeriannya yang semula memiliki pagu anggaran Rp57,6 triliun harus mengalami pemangkasan sebesar Rp14,3 triliun.
Dampak dari pemangkasan ini meliputi beberapa program pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang anggarannya dipotong Rp1,319 triliun dari pagu awal Rp14,698 triliun.