Sebelumnya sejumlah ekonom menyatakan bahwa kenaikan UM sebesar 6–7 persen masih memungkinkan. Saat hal itu dikonfirmasikan kepada dirinya, Dita memberikan sinyal positif. ”Mungkin (bisa naik 6–7 persen, Red). Pinter BPS sih, soalnya otoritatifnya BPS. Kita pegang data BPS,” ungkapnya.
Disinggung soal waktu pengumuman besaran UM 2023, Dita mengatakan bakal disampaikan pada 21 November 2022. Setelah itu barulah UMP diputuskan oleh para gubernur masing-masing.
”Kadang sih kebanyakan pemda sesuai dengan batas waktu, tapi ada juga beberapa yang mundur sampai Desember,” imbuhnya.
Kemenaker juga menyoroti usul pengusaha soal aturan no work, no pay. Usul tersebut disampaikan para pengusaha saat rapat bersama Komisi IX DPR. Salah satu alasannya adalah menghindari PHK massal di tengah ancaman resesi.
Dita menegaskan, hal itu harus dibicarakan oleh perusahaan dengan serikat pekerja. Apabila serikat pekerja setuju, Kemenaker akan memberikan lampu hijau. ”Kuncinya di situ,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Dita, tak semua sektor bisa menerapkan kebijakan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang pertumbuhannya positif seperti sawit dan tambang dilarang keras mengajukan kebijakan no work, no pay itu.
”No work, no pay itu yang ordernya kurang, seperti garmen dan tekstil. Nanti tambang, timah, ikutan. Itu jangan! Buruh juga harus kritis, jangan mau disamain,” tegas mantan aktivis buruh tersebut.
Terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menegaskan, kenaikan upah akan tidak jauh dari kenaikan inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi berdasar data dari BPS.