RBG.ID, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkuat sistem keamanan data pemilih, agar tidak mudah dihack dan bocor ke publik. Pasalnya, kerahasiaan data pemilih harus dijaga sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kita meminta ke KPU untuk selalu memperbaharui sistemnya (keamanan data pemilih),” kata Doli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).
Doli menjelaskan, proses digitalisasi dan elektronisasi tahapan Pemilu Serentak 2024 harus dilakukan dengan hati-hati. Karena, internet di Indonesia belum memadai sampai ke pelosok-pelosok.
“Jago-jago semua hacker-hacker orang Indonesia, sangat bahaya. Oleh karena itu, memang belum sampai kepada soal mengganggu langsung sampai ke tahapan pemilu. Tetapi kalau dibiarkan suatu waktu, kalau tidak diantisipasi, bisa juga jadi mengganggu,” ungkap Doli.
Menurut Doli, Komisi II DPR berencana menggelar agenda khusus terkait digitalisasi dan keamanan data kependudukan yang ada di KPU. Selain KPU, pihaknya juga akan mengundang pihak terkait seperti BSSN, Kementerian Kominfo dan Cyber Crime Polri.
“Mungkin dalam waktu dekat, kami akan cari waktu mengundang pihak terkait, misalnya BSSN, Menkominfo, mungkin nanti kami koordinasi dengan Komisi I. Kemudian tim cyber Polri, KPU sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak mengganggu kami dalam proses pemilu ini,” ujar Doli.
Senada dengan Doli, Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Guspardi Gaus, mengaku khawatir dengan dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari KPU. Apalagi, kebocoran data ini menjadi kasus kebocoran data beruntun dalam kurun waktu sebulan terakhir.