RBG.ID - SMA Negeri 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi, tengah disorot diduga telah melakukan praktik pungutan liar (pungli) terhadap para siswanya.
Berdasarkan pengakuan dari salah seorang siswa, pihak sekolah meminta setiap siswa membayar mulai Rp1 juta hingga Rp2,5 juta.
Padahal, sekolah negeri sudah seharusnya dibiayai oleh pemerintah dan tidak diperbolehkan memungut biaya dari siswa sepeserpun.
Baca Juga: Heboh! Nomor WA Lapor Mas Wapres Tak Aktif, Siswa SMAN 2 Cibitung Justru Curhat Kasus Pungli Sekolah Lewat Medsos
Terlebih nominal uang yang diterima sekolah cukup besar jika dikalikan jumlah siswa yang bersekolah di SMAN 2 Cibitung.
Untuk mengatasi pungutan liar (pungli) di sekolah memerlukan pendekatan yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, pihak sekolah, hingga orang tua dan siswa.
Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pungli di sekolah yang dirangkum RBG.id dari berbagai sumber:
Baca Juga: Apa Pekerjaan Ronald Sinaga? Caleg PSI yang Viralkan Dugaan Kasus Pungli di SMA Negeri 2 Cibitung
1. Penyuluhan dan Edukasi
Edukasi kepada siswa dan orang tua tentang apa itu pungli, dampak buruknya, dan hak-hak mereka sebagai bagian dari sistem pendidikan. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin atau penyuluhan dari pihak sekolah.
Memberikan pengetahuan kepada guru dan staf sekolah tentang peraturan yang melarang pungli serta pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana sekolah.
2. Membuat Sistem Keuangan yang Transparan
Transparansi dalam penggunaan dana sekolah dengan menyusun laporan keuangan yang jelas dan dapat diakses oleh orang tua dan masyarakat.
Baca Juga: Wow! Bandung Punya Kafe Bernuansa Pantai, Nongkrong Seru dan Santai Dilengkapi Hamparan Pasir Halus
Hal ini meliputi penggunaan dana untuk kegiatan sekolah, pembelian peralatan, serta biaya-biaya lainnya.
Pembuatan sistem pembayaran yang jelas dan teratur, seperti melalui transfer bank atau pembayaran online, untuk mengurangi peluang pungli.
3. Membentuk Tim Pengawasan Internal
Sekolah dapat membentuk tim pengawasan yang terdiri dari perwakilan siswa, orang tua, dan pihak sekolah untuk memantau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan dana.
Membuka ruang pengaduan atau kotak saran bagi siswa dan orang tua untuk melaporkan jika mereka menemukan praktik pungli.
Baca Juga: Link Nonton Online Gratis Timnas Putri Indonesia Vs Kamboja Final Piala AFF Wanita 2024, Tidak Tayang di TV Cukup Akses di Sini
4. Meningkatkan Peran Komite Sekolah
Komite sekolah yang terdiri dari orang tua dan perwakilan masyarakat memiliki peran besar dalam mengawasi kebijakan dan kegiatan sekolah.
Komite ini bisa memastikan bahwa kegiatan penggalangan dana dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan.
5. Meningkatkan Keterlibatan Pemerintah
Pemerintah melalui dinas pendidikan perlu turun tangan untuk mengawasi dan mengontrol praktek pungli di sekolah.
Pemerintah juga harus memberikan sanksi kepada sekolah yang terbukti melakukan pungli.
Menyediakan sistem pelaporan resmi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan pungli di sekolah.
6. Sanksi yang Tegas
Pihak yang terbukti melakukan pungli harus diberi sanksi tegas, baik itu berupa peringatan, pemecatan, atau sanksi lainnya, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sekolah yang terbukti melakukan pungli dapat dikenai sanksi administratif oleh pemerintah daerah atau kementerian pendidikan.