Airlangga menjelaskan Jokowi turut memberikan arahan untuk terus mempersiapkan obat-obatan, vaksinator, dan mekanisme keluar masuk peternakan. Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, pengawasan secara biohazard melalui disinfektan perlu untuk terus dilakukan.
Selain itu hewan yang dimusnahkan paksa juga disiapkan ganti rugi oleh pemerintah. "Sekitar Rp10 juta per sapi," ucap Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu dia akan turun langsung ke lapangan untuk mengatasi permasalahan ini. "Setelah ini akan dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah. Khususnya daerah-daerah yang merah," ucapnya.
Pada rapat terbatas itu juga membahas persiapan jelang Iduladha. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pihaknya akan melakukan pengaturan terkait hewan kurban dalam situasi merebaknya PMK. Hal ini jadi perhatian karena kebutuhan hewan ternak pada saat Iduladha akan meningkat.
“Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait bagaimana kurban hewan-hewan ternak dalam masa pandemi PMK ini,” ujar Yaqut. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan ormas Islam di seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan ketentuan hewan kurban di masa PMK.
Yaqut menyebut hal utama yang harus dipahami bahwa hukum kurban adalah sunnah muakad atau sunnah yang dianjurkan. “Artinya, jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan maka kita tidak boleh memaksakan," tuturnya. Yaqut berjanji akan mencarikan alternatif yang lain jika kurban tidak bisa dilaksanakan.
Dia menekankan aturan kurban akan mengacu ketentuan yang dibuat pemerintah. Aturan tersebut mengacu pada satgas penanganan PMK. (lyn)
