“Kita di DPRD sudah tau, mungkin ini sebagai pengingatan kembali fungsi KPK. Dan pengengitan serta penguatan ini sangat baik,” tambahnya.
Tentunya ini sangat bermanfaat, karena yang dijabarkan KPK ada delapan jenis kejahatan korupsi yang harus diperhatikan dan dihindari seluruh stakeholder, baik DPRD, Pemerintah, hingga pihak swasta.
Igun menuturkan, ini sebagai pendidikan hukum sekaligus politik sehingga bagaimana menggunakan maupun merencanakan anggaran secara berhati-hati.
“Semakin sering KPK datang ke daerah sehingga efektif untuk menghindari adanya potensi korupsi, jadi bisa menurunkan peringkat korupsi bagi negara kita ini,” tegasnya ketika diwawancarai.
Ia berharap, agar Depok dapat menggunakan anggaran sebenar-benarnya dan jangan sampai ada penyelewangan atau lainnya karena menjadi sebuah resiko menjadi daerah target orang yang tidak bertanggung jawab. (arn)
Reporter: Arnet Kelmanutu
Editor: M. Agung
Sumber: Radar Depok
