Ganti Desain, Pembangunan Bumi Ageung Batutulis Tidak Sesuai dengan Marwah Kesundaan

RBG.ID-BOGOR, Pemerintah Kota Bogor bekal membangun Bumi Ageung Batutulis. Namun, desain pembangunan Bumi Ageung ini dinilai tidak sesuai dengan budaya kesundaan.

Penilaian itu disampaikan masyarakat peduli Bumi Ageung Pakuan Pajajaran. Mereka mempertanyakan perubahan desain proyek Bumi Ageung yang saat ini tengah dalam pengerjaan.

Perubahan itu dilakukan karena design awal Bumi Ageung tidak sesuai dengan jatidiri urang Sunda.

Sekjen Kokolot Bogor, Abah Jacky Wijaya mengatakan, saat itu design proyek Bumi Ageung yang disampaikan Pemkot Bogor sempat mendapatkan penolakan.

Baca Juga: Hati-Hati! Ada Kecelakaan Beruntun di Tol Kunciran Arah Tomang Pagi Ini, Lalu Lintas Jadi Macet

Dijelaskan Abah Jacky Wijaya, penolakan itu selain karena desain Bumi Ageung tidak sesuai dengan jatidiri urang Sunda dan Undang-undang Nomor 5/2017 tentang Kemajuan Kebudayaan yang baru disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Kota Bogor.

Dalam Perda tersebut, lanjut Abah Jacky Wijaya menitikberatkan jatiwilayah sebagai identitas masyarakat Kota Bogor yang berbudaya Sunda.

“Proyek Bumi Ageung cenderung tidak menunjukkan adat ke Sundaan, tidak melambangkan bangunan ke Sundaan,” kata Abah Jacky Wijaya.

Baca Juga: Alhamdulillah Gaji Pensiunan PNS Naik 12 Persen, Lihat Daftar Gaji Sebelum dan Sesudah Kenaikan

Kemudian, desain pembangunan Bumi Ageung juga sama sekali tidak sesuai dengan marwah Kesundaan. Bahkan, arkeologinya menyebutkan pembangunan itu lebih kepada kerajaan yang berada di wilayah wetan alias Majapahit.

“Desain yang diperlihatkan jauh dari nilai nilai leluhur kita yang ada di tanah pasundan,” cetus dia.

Abah Jacky Wijaya menyebut, hal yang paling menonjol adalah ketika dilihat dari bentuk gapura atau pintu masuk yang ada di Bumi Ageung tidak memperlihatkan gapura Pajajaran.

Permintaan desain ulang itu pada akhirnya disepakati Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor.

Baca Juga: Wow! Harta Kekayaan Melejit Hingga Rp 4,6 Miliar dalam Satu Tahun, Berikut LHKPN Gubernur Riau Syamsuar