Bima Sebut PPDB di SMPN 1 Kota Bogor Paling Banyak Bermasalah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

RBG.ID-BOGOR, Kecurangan proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di Kota Bogor, terus menjadi sorotan masyarakat.

Bahkan, Wali Kota Bogor, Bima Arya sudah membentuk tim khusus (Timsus) untuk menyelidiki kecurangan itu.

Hasil penyelidikan Timsus bentukan Bima Arya pun sudah membuahkan hasil.

Pasalnya, sudah terpetakan data-data sekolah yang paling banyak mengalami masalah dugaan kecurangan pada saat PPDB.

Bima Arya mengungkap fakta baru dari hasil penelusuran Tim Khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, terkait persoalan penggunaan data kependudukan palsu yang digunakan pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi di sekolah setingkat SMPN di Kota Bogor.

Baca Juga: Disdukcapil Kota Bogor Ngaku Tidak Bisa Kendalikan KK Fiktif dalam Pendaftaran PPDB

Menurut Bima Arya, mayoritas pendaftar PPDB SMPN di Kota Bogor bermasalah. Mereka mendaftarkan dirinya masuk ke sekolah favorit di Kota Bogor.

"Ini kebanyakan memang sekolah unggulan. Sebagai contoh, SMPN 1 Bogor yang bermasalah 32 persen, SMPN 2 9 persen, SMPN 3 1 persen, SMPN 4 15 persen, SMPN 5 14 persen," kata Bima Arya kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).

"Jadi semakin SMP itu dipersepsikan favorit, maka angka dugaan angka pelanggarannya semakin tinggi," sambung Bima seperti dilansir dari metropolitan.id.

Bima Arya menjelaskan, jumlah pendaftar masuk ke SMPN 1 Bogor melalui jalur zonasi sebanyak 490 orang. Sementara, kuota zonasinya hanya sebanyak 141 siswa.

Baca Juga: Ratusan Anak di Kota Bogor Terpapar TBC, Mayorotas Tertular dari Orang Dewasa

"(Dan) yang terindikasi bermasalah sekitar 157 pendaftar. Itu kan angka yang sangat tinggi. Ada 32 persennya bermasalah," ucap Bima Arya.

Atas hal itu, Bima Arya meminta Inspektorat Kota Bogor menelusuri apabila ada malapraktik dalam pendaftaran PPDB SMPN di Kota Bogor.

"Di sini ada Bu Ane dari Inspektorat, yang saya tugaskan juga untuk menelusuri apabila ada malpraktik, apabila ada pelanggaran, yang dilakukan oleh ASN baik itu di dinas maupun wilayah," ungkap dia.