Pelaku Utama Masih Bebas, DPR Soroti Kasus Pembacokan Pelajar di Simpang Pomad Bogor

RBG.ID-BOGOR, Hingga kini, pelaku utama pembacokkan pelajar di Simpang Pomad, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, belum juga berhasil diringkus petugas Polresta Bogor Kota.

Tragedi pembacokkan yang menewaskan satu pelajar di Simpang Pomad, pada Jumat (10/3/2023) lalu itu belum juga tuntas. Pelaku utama pembacokan yakni ASR alias Tukul (17) hingga saat ini belum tertangkap.

Kasus pembacokan pelajar SMK ini pun mendapat sorotan anggota Komisi X DPR RI, Fahmi Alaydrus. Kasus pembacokan ini hendaknya menjadi pelajaran semua pihak, terutama dunia pendidikan.

Baca Juga: Pelaku Pembacokan dan Percobaan Perampokan Terhadap Mantan Ketua KY Akhirnya Diringkus Polisi

Menurutnya, kejadian pembacokan pelajar itu sangat ironis dan brutal. Perilaku amoral masih saja merundung para pelajar di Indonesia.

“Padahal Mendikbudristek Nadiem Makarim sedang menggencarkan profil pelajar Pancasila. Kami berharap itu bukan cuma slogan tapi diterapkan secara nyata,” tuturnya seusai melakukan kunjungan kerja ke Balaikota Bogor, Kamis (30/3/2023).

Ia melihat, perilaku kekerasan atau tawuran yang dilakukan pelajar sudah terjadi selama puluhan tahun dan diturunkan terus menerus antar angkatan.

Baca Juga: Eksekutor Pembacokan Pelajar SMK di Simpang Pomad Bogor Masih Buron

Fahmi menyebut, fenomena ini terjadi juga di kota dan kabupaten lainnya. Oleh karena itu, ia berharap program yang digencarkan dapat memutus mata rantai perilaku amoral yang dilakukan pelajar.

Fahmi menekankan agar Wali Kota Bogor, Bima Arya untuk terus bersuara dan menjadikan kasus pembacokan pelajar tersebut sebagai pelajaran.

“Lakukan edukasi pada siswa SD dan SMP sejak dini, agar mereka tidak ikut-ikutan ketika sudah menginjak SMA,” ucap dia.

Saat disinggung soal dorongan pengembalian tanggung jawab SMA dan SMK kembali dipegang pemerintah daerah, Fahmi berkilah pihaknya belum melakukan pembahasan terkait hal tersebut.

Meski begitu, dirinya mengakui konsolidasi masalah pelajar SMA atau SMK dapat lebih mudah jika kewenangan dipegang oleh pemerintah daerah. “Memang lebih terkonsolidasi karena lapangan atau aktivitasnya di kota atau kabupaten,” tandasnya.(fat)