Empat Kades PAW Resmi Dilantik, Bupati Bogor Tekankan Kepemimpinan yang Responsif dan Berintegritas

RBG.id — Bupati Bogor Rudy Susmanto melantik empat Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) untuk memastikan kesinambungan pelayanan publik serta stabilitas pemerintahan di tingkat desa.

Prosesi pelantikan berlangsung di ruang Soekarno-Hatta, Pendopo Bupati Bogor, pada Rabu (19/11/25).

Keempat kepala desa yang dilantik adalah Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Tamansari, Kepala Desa Citeureup Kecamatan Citeureup, Kepala Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya, dan Kepala Desa Singajaya Kecamatan Jonggol.

Mereka diambil sumpah dan resmi bertugas untuk melanjutkan roda pemerintahan di wilayah masing-masing.

Baca Juga: TP-PKK Kabupaten Bogor Gelar Bina Daerah di Ciomas, Fokus Tingkatkan Kapasitas Kader hingga Desa

Dalam sambutannya, Bupati Rudy menegaskan bahwa pelantikan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah hanya dapat terwujud melalui kebersamaan dan komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan.

“Tidak ada wilayah dari Sabang sampai Merauke yang berdiri sendiri. Begitu pula Kabupaten Bogor dibangun dari kekompakan seluruh desa, lurah, camat, OPD, dan masyarakat. Kita harus bergerak bersama,” ujar Rudy.

Rudy juga menekankan pentingnya penerapan program prioritas nasional di tingkat desa, termasuk Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, sekolah rakyat, dan berbagai agenda strategis lainnya.

Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada kesiapan kepala desa dalam mengimplementasikannya secara optimal.

Baca Juga: Apresiasi! Inovasi Ngupahan Kabupaten Bogor Raih Penghargaan Nasional pada SDGs Action Award 2025

Ia meminta para kepala desa menunjukkan kepemimpinan yang peka dan cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Rudy menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi kasus warga kelaparan, anak putus sekolah karena biaya, atau rumah tidak layak huni yang luput dari perhatian aparat desa.

“Kalau masih ada warga tidak makan, rumah hampir roboh tidak tertangani, atau anak tidak sekolah, itu bukan soal tidak bisa bekerja, tetapi dianggap tidak ada. Jadilah orang tua bagi masyarakat di wilayah masing-masing,” pesannya.