Inovasi NGUPAHAN dan SiGardaMas Jadi Unggulan Kabupaten Bogor di Ajang IGA 2025

RBG.id — Pemerintah Kabupaten Bogor menerima kunjungan tim validasi Innovative Government Award (IGA) 2025 dari Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko Polhukam, Selasa (18/11).

Kunjungan tersebut berfokus pada peninjauan langsung implementasi dua inovasi unggulan daerah, yakni aplikasi NGUPAHAN di Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan program SiGardaMas di RSUD Dr. K.H. Idham Chalid Ciawi.

Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, yang menyambut rombongan tim IGA, menegaskan bahwa Pemkab Bogor menyambut proses penilaian ini sebagai kesempatan memperlihatkan konsistensi Kabupaten Bogor dalam mengembangkan pelayanan publik yang solutif dan relevan.

“Kami tidak melakukan persiapan khusus, karena keseharian kami memang seperti ini. Semua berjalan alamiah. Inovasi bukan hanya dibuat untuk lomba, tetapi karena memang dibutuhkan masyarakat,” ujar Ajat.

Baca Juga: Pusat Informasi Geologi Resmi Diserahkan ke Pemkab Bogor, Jadi Motor Penguatan Wisata Edukatif Perkotaan

Ajat menekankan bahwa luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang mencapai 6 juta jiwa menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi, terutama dalam memperluas jangkauan layanan.

Karena itu, aplikasi NGUPAHAN dinilai strategis dalam membantu masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.

“Rentang kendali Kabupaten Bogor ini sangat luas. Kadang pergi ke titik tertentu bisa lebih jauh daripada ke Bandung. Karena itu, aplikasi Ngupahan sangat membantu, terutama bagi daerah-daerah pelosok,” jelasnya.

Selain NGUPAHAN, tim penilai juga mendapat penjelasan mengenai perkembangan inovasi Taman B2SA.

Program tersebut kini telah diterapkan di 40 kecamatan dan berkontribusi pada pencapaian indikator SDGs, khususnya di sektor ketahanan pangan dan pengurangan sampah makanan.

Baca Juga: Sekda Kabupaten Bogor Paparkan Inovasi Ketahanan Pangan Berbasis Digital di Penjurian I-SIM 2025

Ajat mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor berhasil menekan food waste menjadi hanya 4 persen dari total sampah domestik yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pencapaian ini menurutnya merupakan bukti nyata perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dan efektivitas kolaborasi antar perangkat daerah.

“Alhamdulillah, sampah makanan yang masuk ke TPA hanya 4 persen. Ini memudahkan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bukti bahwa perubahan perilaku masyarakat mulai terbentuk,” terang Ajat.