Hadapi Defisit 2026, Rudy Susmanto Siapkan Strategi Ekonomi lewat Dapur MBG dan Klaster Usaha

RBG.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan langkah strategis menghadapi ancaman defisit anggaran tahun 2026 sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan efisiensi belanja wajib dan sinergi lintas perangkat daerah menjadi fokus utama, seiring dengan optimalisasi program nasional seperti Makan Bergizi (MBG) yang memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja lokal.

Dalam arahannya, Rudy menguraikan empat tantangan besar yang dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Di antaranya, pemotongan Dana Transfer Pusat, pengalihan sebagian tanggungan iuran BPJS dari pemerintah provinsi ke daerah, dihapuskannya Dana Alokasi Khusus (DAK), serta beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru yang kini harus ditanggung penuh oleh APBD.

Baca Juga: Pramuka Kota Bogor Raih Tiga Penghargaan Bergengsi di Jawa Barat, Bukti Komitmen Dedie Rachim

“Kondisi ini menuntut kita lebih kreatif dan efisien. Berapa pun dana yang keluar, harus memberi dampak langsung bagi ekonomi masyarakat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” tegas Rudy dalam rapat koordinasi di Cibinong.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Rudy meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menghentikan pola kerja sektoral dan beralih pada sistem integrasi berbasis klaster usaha.

Ia mencontohkan, Dinas Koperasi dapat menggelar pelatihan pembuatan sepatu, sementara Dinas Perindustrian menyiapkan mesin serta bahan bakunya.

Peserta pelatihan berasal dari wilayah klaster yang sama, dan hasil produksinya bisa dimanfaatkan untuk pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Cegah Insiden Serupa, Pemkab Bogor Perketat Pengawasan Bangunan Pesantren

Dengan pola tersebut, kata Rudy, setiap perangkat daerah minimal wajib menjalankan satu klaster pelatihan dan pemberian bantuan usaha bagi masyarakat.

“Kita ingin mencetak banyak wirausahawan baru dari program ini. Kalau setiap perangkat daerah punya satu klaster, dampaknya akan terasa luas,” ujarnya.

Selain efisiensi anggaran dan integrasi program, Pemkab Bogor juga menargetkan percepatan ekonomi melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rudy menyebut, skema Dapur MBG tidak hanya berperan dalam peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi besar menciptakan lapangan kerja.