MAKI Serahkan Bukti Baru ke KPK, Yaqut Cholil Diduga Terima Uang Harian Rp7 Juta dalam Kasus Kuota Haji

RBG.id - Kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji kembali mencuat setelah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan bukti baru ke KPK.

Bukti tersebut berupa dokumen Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Faisal, mengenai penugasan pegawai sebagai pengawas haji tahun 1445 H/2024 M.

Dalam SK itu tercantum nama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta sejumlah staf khususnya.

Baca Juga: Akun IG Suami Tasya Farasya Apa? Rumor Perceraian dengan Ahmad Assegaf Viral, Netizen Serbu Media Sosial

Hal ini dipersoalkan oleh MAKI karena Yaqut selaku Menteri Agama sudah menjabat sebagai Amirul Hajj sehingga dianggap tidak seharusnya merangkap sebagai pengawas.

“Jadi Menteri Agama dan staf khusus tidak boleh jadi pengawas. Apalagi Menteri Agama itu sudah Amirul Hajj, sudah dibiayai negara untuk akomodasi dan uang harian,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

Boyamin juga menyebut adanya dugaan Yaqut menerima uang harian tambahan sebesar Rp7 juta per hari sebagai pengawas haji.

Baca Juga: Isu Listyo Sigit Bakal Dicopot Beredar, DPR Sebut Presiden Punya Hak Penuh Tentukan Pergantian Kapolri

“Kalau 15 hari, bisa dihitung sendiri. Masalahnya bukan hanya soal dobel anggaran, tapi memang tidak boleh menjabat sebagai pengawas,” tegasnya.

Menurut Boyamin, pengawas haji seharusnya berasal dari unsur eksternal seperti DPR, BPK, dan BPKP, atau dari internal Kemenag melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), misalnya Inspektorat Jenderal.

Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji.

Baca Juga: Masalah dengan TNI Rampung, Ferry Irwandi Kini Terlibat Konflik Baru dengan Gusti Ayu

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag telah naik ke tahap penyidikan sejak 8 Agustus 2025, berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum tanpa penetapan tersangka.

KPK memastikan akan segera mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini.***