Pemkab Bogor Hadiri Rakor dan Evaluasi Bersama Gubernur Dedy Mulyadi, Bahas Strategi Tata Ruang Wilayah Jawa Barat

RBG.id - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, turut serta dalam rapat koordinasi dan evaluasi tata ruang yang berlangsung di Ruang Teratai, Balai Kota Depok, pada Selasa, 11 Maret 2025.

Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, dan membahas berbagai strategi untuk mempercepat penataan tata ruang di wilayah Jawa Barat.

Tak hanya itu, Rapat ini turut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, serta sejumlah instansi yang berperan dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan di Jawa Barat.

Baca Juga: Hore! Presiden Prabowo Pastikan THR PNS, TNI, dan Polri Cair 100 Persen, Cek Tanggal dan Rinciannya

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Dedy menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang masih tersendat di sejumlah daerah.

Ia menyoroti bagaimana keterlambatan dalam penyusunan RDTR berimbas pada investasi serta penataan lingkungan yang lebih baik.

"Kita harus memastikan RDTR ini segera rampung, karena hal ini berpengaruh terhadap kemudahan investasi sekaligus menjaga keseimbangan ekologi agar tetap lestari dan bebas dari potensi bencana," kata Dedy Mulyadi, dikutip RBG.id dari bogorkab.go.id pada Rabu, 12 Maret 2025.

Baca Juga: Hore! Presiden Prabowo Pastikan THR PNS, TNI, dan Polri Cair 100 Persen, Cek Tanggal dan Rinciannya

Salah satu isu utama yang dibahas adalah normalisasi sungai dan pengelolaan lahan di wilayah perbukitan yang saat ini dikuasai oleh pengembang.

Pemerintah berencana untuk membahas lebih lanjut dengan Kementerian PUPR guna mempercepat upaya normalisasi tanpa terkendala permasalahan kepemilikan lahan.

Selain itu, Gubernur Jabar juga menyoroti masih adanya 10 kabupaten yang belum merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyebabkan ketidakteraturan dalam proses perizinan dan pemanfaatan ruang.

Baca Juga: Drama di Gelora Soepriadi: Imbang 2-2 Persik Kediri Gagal Menang, PSM Makassar Selamat di Ujung Tanduk

Saat ini, cakupan RDTR di Jawa Barat baru mencapai 17 persen, yang dinilai masih jauh dari ideal.

"Dengan cakupan RDTR yang masih minim, kita menghadapi berbagai kendala, mulai dari regulasi yang belum tertata dengan baik hingga ketidakteraturan dalam pengelolaan izin usaha," ucapnya.