Waduh! Emak-emak di Tangerang Gelar Aksi Protes Buang Tabung Gas, Usai Pemerintah Perketat Aturan Penjualan Gas LPG 3kg

RBG.id – Puluhan warga ibu rumah tangga, di Kampung Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, menggelar aksi protes akibat kelangkaan gas LPG 3 kg.

Mereka meluapkan kekecewaan dengan membuang tabung gas kosong sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai menyulitkan masyarakat kecil.

"Tolong, pemerintah jangan mempersulit rakyat kecil seperti saya. Mau masak saja susah karena tabung gas 3 kg tidak tersedia di warung," ujar Wulan, salah satu warga yang turut dalam aksi protes. Dikutip RBG.id dari Detik pada Senin, 3 Februari 2025.

Baca Juga: Akui Terpaksa Bongkar Aib Perselingkuhan Suami, Agnes Jennifer : Menurut Gue Itu Udah Ekstrem!

Kelangkaan ini, telah berlangsung sejak perayaan Imlek dan semakin parah setelah pemerintah melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025.

Kini, masyarakat hanya bisa membeli gas dari pangkalan resmi, tetapi stoknya pun terbatas.

"Saya udah nyari ke semua warung sampe luar kampung, tetep gak dapet tabung gas,” tambahnya.

Baca Juga: Tragis, Kapal Basarnas Meledak di Perairan Tidore, Tiga Orang Tewas dan 1 Wartawan MetroTV Hilang

Hal serupa juga dialami Asyiah, seorang pedagang warung nasi, yang khawatir tidak bisa berjualan akibat habisnya stok gas untuk memasak.

"Ya saya bingung, besok masih bisa berjualan atau nggakk. Gas sudah habis, padahal saya tulang punggung keluarga," ungkapnya dengan nada cemas.

Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi agar kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil tetap berjalan lancar.

Baca Juga: Siap-siap Pengecer Gas Elpiji Bakal Dilarang, Pertamina Ajak Masyarakat Beli Langsung di Pangkalan Resmi

Kebijakan pembatasan distribusi diharapkan tidak semakin menyulitkan warga yang bergantung pada gas subsidi untuk aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, upaya pemerintah dalam mengatasi kasus langka gas LPG 3kg ini dengan membuat aturan ketat terkait siapa saja yang diutamakan untuk bisa membeli dan mengisi ulang gas LPG.