RBG.ID, SUKABUMI - Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi terus berupaya mengantisipai terjadinya wabah penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, khususnya sapi. Satu diantaranya dengan chek poin di wilayah perbatasan Kabupaten Sukabumi untuk pembatasan lalu lintas hewan ternak yang masuk ke Sukabumi.
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Dedah Herlina melalui Kepala UPTD Wilayah II pada Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, Sri Purnama mengatakan, mengamati tingginya arus lalu lintas hewan ternak dan produksinya baik antar negara maupun antar provinsi untuk mencukupi kebutuhan daging di Jawa Barat. Maka, Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi menekankan perlu adanya untuk menyampaikan pentingnya peningkatan kewaspadaan akan berkembangnya penyakit.
"Peningkatan kewaspadaan dilakukan untuk mencegah berkembangnya dan melindungi hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat di Kabupaten Sukabumi," kata Sri Purnama, Rabu (18/5/2022).
Menurut Sri sehubungan dengan adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur serta daerah lainnya yang sedang terindikasi PMK. Sehingga penyakit ini menjadi ancaman bagi peternak di Kabupaten Sukabumi.
Untuk itu, dalam mengantisipasi, mencegah dan mitigasi risiko secara dini serta meminimalisir kerugian ekonomi peternak dan ancaman risiko PMK. Maka Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi, menginstruksikan kepada seluruh petugas kesehatan hewan agar meningkatkan tindakan dan upaya teknis pelayanan kesehatan hewan secara nyata dan efektif.
"Seperti pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan dan media pembawa penyakit yang berisiko tinggi, meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan serta fasilitas atau peralatan dan bahan yang terkontaminasi serta melaksanakan penolakan terhadap ternak sapi dari daerah wabah," ujarnya.
Selain itu, mengimplementasikan praktik dan penerapan prinsip-prinsip biosekuriti di peternakan hewan. Seperti isolasi hewan yang terduga sakit, sanitasi dan kontrol pergerakan hewan atau pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan.