Ia mengaku, bukan puasa bicara, tapi menghormati proses hukum yang berjalan.
“Karena saya juga menghormati sosok Ade Yasin, kami sering diskusi dan ngobrol tentang Kabupaten Bogor,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi berharap, diskusi ini dapat menghasilkan informasi yang konstruktif.
“Sangat disayangkan Plt Bupati tidak bisa hadir. Padahal media dan masyarakat menunggu informasi yang jelas tentang tata kelola Kabupaten Bogor,” ucapnya.
Yusfitriadi menyebutkan, publik itu butuh jaminan, ketika terjadi masalah. Pelayan publik tidak boleh terpengaruh. Jaminan ini perlu ada konsepnya. Seperti apa kepastian hukumnya, dan lain sebagainya.
“Laporan keuangan itu dimiliki oleh SKPD atau struktur lain menggunakan APBD. Jadi, wajar jika pemeriksaan ke yang lain. Tapi di samping itu, pelayan publik tidak boleh dikorbankan. Ada program beasiswa pancakarsa, samisade, yang jika diberhentikan bagaimana nasibnya?,” tuturnya.
Ia mempertanyakan, organ-organ bentukan Bupati yang baru.
