Para kepala dinas bukan tidak mau menyampaikan informasi kepada media, tapi lebih berhati-hati.
“Contohnya di Dinas PUPR, bukannya tidak mau menyampaikan program, Tapi lebih berhati-hati. Disdik juga sudah berjalan hampir 50 persen. Hanya tidak berani menyampaikan, karena hati-hati. Akhirnya, beberapa SKPD berpikiran yang penting menjalankan pelayan masyarakat yang penting jalan,” ungkapnya.
Rudy juga menyampaikan, DPRD akan mengevaluasi program Pemkab di bulan Juli 2022, dan Pemkab harus menyampaikan laporannya.
“Program-program Ade Yasin baik, tapi kalau tata kelola administrasinya tidak baik, ini akan menjadi hambatan. Seperti bantuan dana keuangan nfrastruktur desa yang umum dikenal Samisade. Kemarin, Laporan Bupati tahun 2021, banyak kelemahan. Salah satunya payung hukum. Kita rekomendasikan kepada Pemkab, samisade tetap dilaksanakan dengan catatan benahi dulu payung hukumnya, dan laporan administrasinya,” ujarnya.
Ia menyebut, Desember 2023 adalah akhir masa jabatan Ade-Iwan. Maka semuanya harus bergotong royong bersama-sama. Karena Plt. Bupati kewenangannya terbatas.
“Lalu kapan Plt menjadi Bupati definitif? tentunya menunggu inkrah. Inkrahnya ini tidak menentu kapan. Jadi, jika dimungkinkan inkrahnya sekarang, maka tinggal sisa enam bulan waktu yang efektif untuk menjalankan program di Kabupaten Bogor,” kata Rudy.
Lebih lanjut, politisi Gerindra itu pun mengatakan, hari ini beberapa SKPD sudah diisi oleh Angkatan muda, tapi SKPD yang diisi orang-orang yang akan pensiun pun masih banyak. Kita butuh terobosan-terobosan.
“Bogor ini cukup luas, Kondisi hari ini selesai pandemi, bagaimana kita pulihkan ekonomi masyarakat. Apabila RPJMD harus direvisi untuk terobosan baru, intinya satu yaitu kita berharap punya pemimpin yang kuat dan berani bagi anak buahnya (SKPD). SKPD harus diberikan keyakinan bahwa pimpinannya siap bertanggung jawab. Kita DPRD juga siap mendukung demi tata kelola Kabupaten Bogor agar tetap optimal,” paparnya.
