RBG.ID-BOGOR, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar sudah digelar pada Sabtu dan Minggu (3-4/6/2023) kemarin. Hasilnya, partai beringin itu memberikan mandat kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Airlangga mengatakan, rakernas kali ini dihadiri 38 DPD se-Indonesia dan 10 organisasi Hasta Karya. Hadir pula Ketua Dewan Kehormatan DPP Golkar Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, dan Dewan Pembina Partai Golkar Jerry Sambuaga.
Dia menyatakan, ada sejumlah keputusan yang ditetapkan dalam rakernas. Pertama, memberikan mandat ketua umum untuk menetapkan nama capres-cawapres dan koalisi yang akan bekerja sama dengan Golkar.
Baca Juga: Khofifah dan AHY Paling Berpeluang Jadi Cawapres Pendamping Anies Baswedan
Kedua, soal sistem pemilu, semua DPD dan ormas Hasta Karya meminta agar pemilu tetap dilaksanakan secara proporsional terbuka. ’’Karena itu, menugaskan kepada DPP untuk terus berjuang agar sistem proporsional terbuka bisa diputuskan,” terangnya.
Berikutnya, lanjut Airlangga, menyangkut masalah pencalegan. Menurut dia, selama ini Golkar menetapkan caleg menurut alfabetis.
Peserta rakernas meminta agar daftar caleg disusun berdasar nomor urut. ’’Diminta pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut,” ungkapnya. Nomor urut itu berbasis prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT).
Baca Juga: Malang! Mahasiswa Tenggelam Akibat Disuruh Senior Mandi Dengan Mata Tertutup di Sungai Kampar Riau
Selain itu, peserta rakernas mengusulkan tentang keterwakilan pemuda dan perempuan. Airlangga menyebut, anak muda dan kaum perempuan harus diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam Pileg 2024 mendatang. Khusus perempuan, harus memenuhi kuota 30 persen.
Selain 30 persen keterwakilan perempuan, para caleg perempuan harus diberi kemudahan dalam kampanye.
Dengan demikian, mereka bisa bersaing dengan caleg laki-laki. Usulan itu tentu akan menjadi landasan partai dalam menghadapi pileg.
Menko Perekonomian itu mengatakan, para ketua DPD dan ketua umum ormas Hasta Karya harus ikut bertanggung jawab dalam pemenangan pileg, pilpres, dan pilkada yang akan digelar pada November 2024 mendatang. ’’Seluruhnya berkewajiban untuk memenangkan Partai Golkar,” tegasnya.
Soal nasib Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Airlangga menegaskan bahwa KIB tetap berjalan. Pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan PPP dan PAN.