Curhatan Presiden di Sidang Tahunan, Mengelak Terlibat Penentuan Capres Cawapres, PKS Sebut Jokowi Terlibat

Pemerintah telah mampu menurunkan prevalensi stunting hingga 21,6 persen pada 2022. Targetnya turun hingga 14 persen pada 2023.

Selanjutnya Indeks Pemberdayaan Gender di tahun yang sama prevalensinya 76,5 persen. Selain itu ada anggaran perlindungan sosial dengan total sebesar Rp 3.212 triliun dihitung dari 2015 sampai 2023.

SDM yang telah disiapkan ini harus mendapatkan peluang kerja.

Baca Juga: Lirik Lagu Taxi - Jo Yuri

“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan,” ucap Presiden Jokowi.

Alasanya, Indoensia punya kekayaan sumber daya alam (SDA). SDA ini tidak boleh dijual mentah atau harus ada hilirisasi.

“Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan menyejahterakan rakyatnya,” imbuh Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut konsistensi reformasi struktural terutama terkait penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi harus dilakukan. Sebab ini jadi modal dalam memajukan Indonesia.

“Oleh sebab itu saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan kedepan sangat menentukan masa depan Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi apa yang sudah dimulainya dalam dua periode harus diteruskan oleh presiden setelahnya. Estafet kepemimpinan harus benar-benar dilakukan agar pembangunan tidak sepotong-sepotong.

“Menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, sindiran Presiden Jokowi ditanggapi sejumlah partai.

Plt Ketua Umum PPP Mardiono sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa dirinya kepala negara dan tidak berwenang menentukan capres. Meski secara personal menjadi kader PDIP, Jokowi tetap kepala negara.

"Ya tentu Pak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ya, ya tentu harus meletakkan pada netralitas," ujarnya.

Oleh karenanya, dia meminta para pihak di jajaran elite politik untuk bersikap proporsional. Dalam konteks memasang foto presiden misalnya, maka harus ditempatkan sesuai. Misal di rumah atau di kantor pemerintahan.