Kumpul di Vinus, Para Tokoh Politik Ungkap Beratnya Menata Pemerintahan Kabupaten Bogor

“Ketika saya mengawali memimpin lembaga legislatif di Kabupaten Bogor, sudah terasa berat dan kompleksnya akan permasalahan di Kabupaten Bogor baik permasalahan membangun kohesivitas kolektif di dalam internal kelembagaan legislatif maupun relasi terhadap lembaga eksekutif," kata dia.

Menurut dia, ketika kohesivitas kolektif dan relasi tidak terbangun dengan baik, maka pemerintah akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Sehingga, dalam kondisi seperti ini maka saya harus berani mengurai akar masalahnya," ucap dia.

Baca Juga: Jakpro Belum Putuskan JIS akan Dijadikan Lokasi untuk Salat Idul Fitri, Ini Alasannya

Terlebih, pasca Kabupaten Bogor diterpa bencana berkali-kali yang mengakibatkan secara definitif tidak mempunyai kepala daerah (Bupati) karena tersangkut masalah hukum.

Kondisi ini, semakin menambah permasalahan yang cukup serius dalam konteks penataan pemerintahan Kabupaten Bogor.

"Namun, dalam kondisi apapun saya harus berupaya keras menciptakan pemerintahan yang kuat demi masyarakat Kabupaten Bogor," papar Rudy.

Baca Juga: Dekranas Gelar Bakti Sosial dan Bazar Murah ke 200 Warga Sekitar Dalam Rangka Memperingati HUT ke-43

Oleh karena itu, hanya dengan dukungan seluruh stakeholder masyarakat pemerintahan bisa berjalan dengan kuat sesuai harapan masyarakat.

"Bagi saya terlalu jauh ketika harus berbicara kontestasi pada pilkada 2024, karena permasalahan yang dihadapi tahun 2023 sampai tahun 2024 sangat membutuhkan konsentrasi yang ekstra,” ujar Rudy.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Bayu Syahjohan menyampaikan, harus ada sebuah media untuk duduk bersama antara pimpinan legislatif, pimpinan eksekutif dan Forkopimda Kabupaten Bogor dalam membicarakan secara serius permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Perjalanan KRL Sempat Terhenti Akibat 35 Rumah di Pesing Garden Kebakaran

Setelah terpetakan berbagai masalah di Kabupaten Bogor, secara bersama-sama mengambil solusi atas permasalahan tersebut.

“Selama kondisi eksekutif, legislatif dan elemen masyarakat lain tidak duduk satu meja secara intensif maka rasanya permasalahan di Kabupaten Bogor akan mewarnai perjalanan pemerintahan Kabupaten Bogor,” pungkas Bayu. ***