Soal Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Nasir Sebut MK Masih Waras

RBG.ID – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) masih waras dengan putusan menolak permohonan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 soal perpanjangan masa jabatan presiden.

“Alhamdulillah MK masih waras, saya senang dengar berita itu. Berarti memang artinya MK menyadari bahwa kekuasaan itu memang harus ada pembatasan, kekuasaan itu harus ada pengawasan,” ucap Nasir di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, putusan MK itu sudah benar sehingga bisa mengakhiri pula polemik perpanjangan masa jabatan presiden yang selama ini bergulir di publik.

“Jadi MK sudah dalam posisi yang benar kalau kemudian menolak perpanjangan jabatan presiden tersebut karena konstitusi sudah mengatur, dan karena itu ini menjadi akhir dari polemik atau perbincangan atau perdebatan soal perpanjangan jabatan presiden,” ucapnya.

BACA JUGA:Dilarang Main TikTok, Tiongkok Sebut AS Negara Adidaya yang Penakut

Nasir pun meyakini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun akan fatsun dengan konstitusi yang mengatur bahwa masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode.

“Saya percaya bahwa Presiden Jokowi juga sudah tahu bahwa itu putusan-nya, meskipun dia belum lihat tapi dia sudah bisa baca bahwa MK pasti memutuskan tidak menerima atau menolak perpanjangan jabatan presiden tersebut,” jelasnya.

Ia memandang alasan apa pun tidak bisa dijadikan pembenaran bagi amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

“Karena memang situasi yang ada itu tidak bisa dijadikan alasan dan tidak ada pembenaran untuk kemudian adanya upaya untuk perpanjangan presiden tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menuturkan bahwa majelis hakim belum memiliki alasan hukum yang kuat guna mengubah pendirian soal pengujian Pasal 169 huruf n yang mengatur tentang masa jabatan presiden.

BACA JUGA:Waspada Banjir! Diprediksi Seluruh Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Siang Ini

“Mahkamah tidak atau belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 mutatis mutandis berlaku menjadi pertimbangan hukum dalam putusan a quo. Artinya, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah konstitusional,” papar Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan, dipantau di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, dari Jakarta, Selasa.

Saldi Isra menjelaskan bahwa Pasal 169 huruf n yang menyatakan bahwa belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.