Peneliti Senior BRIN Sebut Pemaksaan Politik Dinasti Presiden Joko Widodo Hancurkan Demokrasi Rasional

RBG.ID - Krisis konstitusi yang terjadi saat ini bisa membawa dampak serius pada kehidupan demokrasi ke depan. hal tersebut diungkapkan Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor.

Peneliti Senior BRIN itu menilai, politik dinasti untuk melanggengkan orang dalam keluarga Presiden Joko Widodo potensial dapat menghancurkan iklim demokrasi rasional di Indonesia.

Baca Juga: Siap-Siap! KAI Mulai Buka Penjualan Tiket Kereta Api untuk Libur Natal dan Tahun Baru

Peneliti Senior BRIN menjelaskan, hal tersebut terkait dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini sedang disorot atas Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 lantaran dinilai sarat dengan nepotisme. Nah, Presiden Joko Widodo dianggap memiliki andil dalam putusan itu.

Tidak hanya itu, Ketua MK Anwar Usman memiliki hubungan kerabat dengan Presiden Joko Widodo sehingga ada penilaian putusan tersebut demi memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan dalam Pilpres 2024.

Peneliti Senior BRIN ini mengungkapkan, dampak menakutkan dari kondisi kini saat dibiarkan berlarut adalah hancurnya demokrasi rasional.

Baca Juga: Karina aespa, Jang Wonyoung IVE, dan Soyeon (G)I-DLE Siap Unjuk Pesona Dalam Lagu Nobody

Ia menambahkan, demokrasi didirikan atas dasar rasionalitas, bukan ikatan kekeluargaan maupun keturunan.

“Apabila seseorang secara rasional dari sisi pengalaman lebih banyak, kemampuan lebih baik lebih teruji itu harus. Tapi, jika dari anak kemarin sore simply (hanya karena) punya DNA yang sama dengan penguasa, itu demokrasi apa? Saya tak mengerti itu,” paparnya ketika dihubungi, Selasa (7/11).

Peneliti Senior BRIN ini menilai, yang terjadi di Indonesia yakni politik dinasti dan para elite hanya bekerja atas dasar kepentingannya sendiri, tanpa mempertimbangkan pilihan masyarakat, tanpa mempertimbangkan kehidupan politik di masa depan.

Baca Juga: Staycation di Puncak Cisarua Bogor, Yuk Spill Vila Lengkap dan Murah Meriah di Cisarua Puncak Bogor

“Yang terjadi saat ini, ada proses yang nir-partisipasi dalam penentuan pengkandidasian orang-orang yang berhak maju atau tidak. Penentunya di sini, sayangnya adalah ikatan keluarga. Porsi ikatan keluarga lebih besar, bukan pertimbangan lain-lain,” kata dia.

Profesor Politik Islam Global asal Australia, Greg Barton mengungkapkan, langkah Presiden Joko Widodo melakukan segala cara untuk meloloskan anaknya sebagai Cawapres sebagai tindakan yang terburu-buru.

"Sayang sekali dia (Presiden Joko Widodo) mau campur tangan dalam urusan keluarga. Kalau bisa lebih sabar, pasti orang tidak keberatan kalau anaknya dikasih masa depan. Tapi, ini seolah terlalu terburu-buru," kata Greg dalam podcast yang dipandu Akbar Faisal.