ASA: Indonesia Saat Ini Darurat Politik Dinasti

RBG.ID - Ketua Yayasan ASA Indonesia, Syamsuddin Alimsyah menilai, praktik politik dinasti di Indonesia sekarang ini sesungguhnya sudah sangat mengkhawatirkan dan mendekati darurat untuk segera di atasi.

Kecendrungan itu, nampak dalam setiap pemilu, baik itu pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif dan boleh jadi akan meluas pada pemilihan Presiden 2024 mendatang.

"Ini buah dari malapetaka hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bahwa kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah, meski belum berusia 40 tahun, dapat maju menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Semua juga tahu putusan itu subyektif menguntungkan Gibran anak Presiden Jokowi,’’ ujarnya.

Baca Juga: Rusia Siap Kirimkan 270 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Palestina di Jalur Gaza

Lebih jauh Syamsuddin menjelaskan, politik dinasti sebenarnya tidak begitu disukai public. Bahkan sejarahnya selalu terjadi penolakan yang kuat dari masyarakat.

Namun tetap dipaksakan oleh pihak pihak tertentu dengan berbagai cara memainkan praktik culas termasuk menggunakan elemen elemen negara untuk kepentingannya.

‘’Sekarang ini sudah lebih parah dari sebelumnya. Sudah lebih vulgar, terbuka memanfaatkan elemen negara. Bayangin kalau sudah menembus benteng pertahanan sekelas Mahkamah Konstitusi. Ini sudah benar benar kita berada dalam situasi yang mengkhawatirkan sebenarnya. Demokrasi kita sudah dikorupsi,’’ ujarnya

Baca Juga: Ikuti Jejak Ayahnya, Anak Cristiano Ronaldo Juga Bergabung dengan Al Nassr

Dalam praktik politik dinasti kecenderungannya menang selalu terbuka lebar karena potensi sumber dukungan datang dari kekuasaan yang menggunakan alat alat negara memenangkannya baik secara vulgar maupun silent.

Pilkada di Kota Solo tahun 2020 yang di menangkan Gibran dengan perolehan suara yang sangat tinggi sampai 86,5 persen mengalahkan rivalnya hanya meraih 13.5 persen adalah bukti dalam politik dinasti.

Publik semua ini tidak lepas dari campur tangan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Bom Israel Hancurkan Gereja Ortodoks di Gaza, Seorang Gadis Palestina Tewas

‘’Dan cawe cawenya sejak awal seleksi berlangsung. Semula yang didorong PDIP bukan Gibran, namun menjelang akhir akhir pendaftaran, Jokowi menghadap Megawati selaku Ketua Partai PDIP dan meminta anaknya yang direkomendasikan. Itu artinya telah terjadi intervensi sejak proses pencalonan. Hal yang sama juga terjadi Bobi di Kota Medan. Dan keduanya menang besar,’’ ujarnya.

Masih menurut Syam, belajar dari beberapa negara yang mempratikkan politik dinasti sesungguhnya selain rekruitmen regenarasi pemerintahannya tidak berjalan sehat dan berintegritas, Juga dalam pemerintahannya melanggengkan praktek korup, juga tidak segan segan melanggengkan politik ancaman dan kekerasan terhadap warganya terutama yang menjadi lawan politiknya.

Baca Juga: Papeda, Bubur Sagu Tradisional Khas Papua Jadi Google Doodel Hari Ini, Ternyata Ini Alasannya!