Presiden Korea Selatan Yoon Seok Yeol Minta Maaf atas Ricuhnya Deklarasi Darurat Militer

RBG.id - Presiden Korea Selatan Yoon Seok Yeol secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Korea Selatan.

Permintaan maaf itu ditujukan sebagai bentuk penyesalan atas keputusan kontroversialnya usai mendeklarasikan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam pidato resmi pada pukul 10 pagi waktu setempat. Deklarasi darurat militer tersebut, yang diumumkan pada pukul 11 malam KST pada Selasa, 3 Desember 2024.

Baca Juga: Kebun Teh Bukit Daun: Perkebunan Terbesar di Indonesia dengan Potensi Wisata dan Ekspor

Hanya dua jam setelah deklarasi itu, Majelis Nasional Korea Selatan melakukan pemungutan suara dan memutuskan untuk membatalkannya.

Keputusan tersebut segera diikuti oleh perintah kepada militer untuk mundur, dan darurat militer resmi dicabut melalui rapat kabinet pada hari yang sama.

Presiden Yoon mengakui, keputusannya menimbulkan kegelisahan di masyarakat.

Baca Juga: 5 Negara Penghasil Kayu Manis Terbesar di Dunia, Rempah Populer yang Jadi Penguasa Pasar Global

"Sebagai kepala pemerintahan negara ini, keputusan saya untuk mendeklarasikan darurat militer didasarkan pada keputusasaan. Namun, itu adalah keputusan yang menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan dari rakyat negara ini," kata Presiden Yoon, dikutip RBG.id dari Instagram @fyi.korea pada Sabtu, 7 Desember 2024.

Presiden Yoon menegaskan, deklarasi militer serupa tidak akan terjadi lagi.

"Ada pembicaraan tentang deklarasi darurat militer lainnya. Saya ingin menjelaskan bahwa deklarasi darurat militer kedua tidak akan terjadi dalam keadaan apa pun," tambahnya.

Baca Juga: Mengenal Sejarah Suzuki GSX 150: Motor Sport 150cc dengan Desain Modern dan Performa Bertenaga

Dalam upayanya memulihkan stabilitas, Presiden Yoon menyatakan mulai saat ini hingga akhir masa jabatannya, ia akan mempercayakan pengelolaan negara kepada partai yang berkuasa dan kabinet.

Permintaan maaf resmi ini menjadi langkah Presiden Yoon untuk meredakan ketegangan politik yang sempat meningkat setelah deklarasi darurat militer.