Menurutnya, partai politik membutuhkan branding ke masyarakat melalui berbagai alat peraga seperti bendera, baliho,hingga spanduk. Karena itu mencirikan sebuah partai yang sehat.
“Ini kan tidak ada. Kedelapan program aksi DPW Nasdem Jawa Barat tidak bisa dijalankan oleh Pak Hardiono dan kita sudah memberikan kesempatan kepada beliau, ayo bangkit, ayo benahi, dan segala macam. Mungkin kapasitasnya dan kapabilitasnya terbatas karena memang kita tidak punya dewan di sana dan juga tidak mampu mengajak orang untuk sama-sama mencapai tujuan bersama,” jelasnya.
DPW Nasdem Jawa Barat juga melihat sosok Hardiono solo karir. Padahal di tahun politik 2023, mesin politik sudah harus dipanaskan dan harus sudah siap untuk pertarungan politik di 2024. DPW tidak mau Depok di Pemilu 2024 tidak punya kursi lagi, baik di tingkat kota, provinsi, hingga RI.
“Saya kapasitasnya sebagai Kordapil yang tugasnya mendampingi para DPD ini untuk wilayah Jabar 6 ditugaskan oleh Kang Saan (Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Mustofa) berdasarkan hasil rapat pleno DPW untuk menyampaikan ke DPD Depok untuk segera dieksekusi, walaupun secara informal karena SK-nya belum turun. Tapi secara de facto Selasa (10/1/2023) disampaikan secara informal, walaupun secara resminya dalam bentuk SK, mohon maaf Pak Hardiono bukan ketua (DPD Nasdem Kota Depok) lagi,” tutupnya. (arn)
Reporter: Arnet Kelmanutu
Editor: M. Agung
Sumber: Radar Depok
