RBG.id, DEPOK -- Nasib siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Cina (Pocin) 1 masih terkatung-katung. Hingga Senin (21/11), siswa masih ada yang belajar tanpa guru. Wakil rakyat mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok duduk bersama musyawarah bersama orang tua siswa, tokoh masyarakat, rt, rw dan Dinas Pendidik (Disdik) Depok memecahkan polemik tersebut.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, HM Hasbullah Rahmad mengatakan, Pemkot Depok harus mengadakan musyawarah bersama stakeholder.
“Iya pemkot harus mengadakan pertemuan dan membahas terkait hal ini. Pertemuan ini harus di hadiri Disdik, orang tua murid, RT/RW, tokoh setempat untuk menemukan jalan keluar terkait polemik ini,” ucapnya kepada Harian Radar Depok (grup RBG.id), Senin (21/11).
Baca juga: KPAI Layangkan Empat Rekomendasi ke Pemkot Depok Terkait Relokasi SDN Pondok Cina 1
Menurutnya, dalam hal ini pihaknya hanya bisa membahas terkait anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan Masjid Jami Al-Quddus. Itu sudah dibicarakan oleh DPRD Provinsi Jabar. “Kami hanya bahas anggaran, karenanya jika hal teknis itu adalah wewenang Pemkot Depok,” ungkapnya.
Hasbullah mengatakan, dari DPRD Provinsi Jabar sudah menyetujui anggaran yang di gunakan untuk pembangunan Masjid Jami Al-Quddus, sebesar Rp20 miliar untuk tahun anggaran 2023. “Kebetulan saya hadir dalam pembahasan itu, bahwa anggaran sebesar 20 miliar rupiah,” katanya.
Hasbullah berharap polemik ini segera terselesaikan oleh Pemkot Depok. Agar pembangunan Masjid Jami Al-Quddus berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan atau penolakan dari beberapa pihak. “Saya hanya bisa memberi saran agar cepat di lakukan diskusi,” tegasnya.
