Menurutnya, sejak pengajuan PTSL pada 2019, warga sudah 2 kali mempertanyakan kepada BPN melalui surat, bahkan lanjut dia Lurah Meruyung juga sudah bersurat ke BPN mempertanyakan masalah PTSL tersebut.
Namun sampai hari ini warga tak mendapatkan jawaban prihal mangkraknya pengajuan PTSL di BPN.
“Waktu itu pihak BPN pernah melaksanakan pengukuran peta bidang sebagai salah satu rangkaian proses pembuatan sertifikat PTSL tapi mengapa tidak ada tindak lanjutnya dan parahnya lagi tidak ada penjelasan sedikitpun dari BPN mengapa pengajuan PTSL warga tidak jelas juntrungannya,” ujar Supian Derry.
Dia menambahkan, sebelumnya warga sudah berusaha untuk bersabar sambil menunggu kabar baik dari pihak BPN terkait pengajuan pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL namun kata dia kemarahan warga Blok Tengki tak lagi bisa dibendung lantaran sudah hampir 3 tahun tak juga ada kejelasan terkait pengajuan PTSL tersebut.
Jangan main-main ini program pemerintah pusat, warga hanya ingin menuntut haknya terkait peningkatan legalitas tanahnya yang telah difasilitasi pemerintah melalui program PTSL.
Dan terkait mangkraknya pengajuan PTSL tersebut. Warga telah mengambil langkah yang benar dengan mengajukan surat untuk beraudensi dengan pihak BPN dan surat pengajuan audensi sudah tiga kali dilayangkan.
“Tak pernah ada respon dari BPN jadi wajar kalau warga jadi berang dan marah serta jengkel, dan terkait hal ini warga sudah melakukan pertemuan untuk rencana Demo, di Kantor BPN, Kantor DPR dan Kantor Wali Kota, tampaknya kesabaran warga sudah habis,” pungkas Supian Derry. (rd)
Sumber: Radar Depok
